"Dengan adanya moratorium PNS, maka diharapkan anggaran negara bisa lebih ditingkatkan untuk permasalahan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang pada akhirnya terkait erat dengan permasalahan perempuan dan anak," katanya di Hotel Acacia, Jakarta, Senin malam.
Linda menjelaskan, moratorium pegawai negeri sipil direncanakan mulai berlaku pada September 2011.
Linda mengemukakan, dalam pidato Kepala Negara di depan Sidang Rapat Paripurna DPR RI pada pekan lalu disebutkan bahwa akan dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan.
"Presiden dalam pidato penyampaian RUU RAPBN 2012 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR RI menyebutkan bahwa akan dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan," katanya.
Dia menyatakan, Presiden Yudhoyono menyebutkan akan dioptimalkan program peningkatan kesehatan ibu dan reproduksi.
"Hal tersebut sangat menggembirakan karena berarti suatu bentuk peningkatan perencanaan anggaran untuk perempuan dan anak," kata Linda.
Dengan demikian, menurut dia, ada satu langkah baru yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu, yang pada akhirnya mengarah pada penurunan kematian ibu dan bayi.
Dengan demikian, menurut dia, maka target tujuan pembangunan milenium atau MDG`s tahun 2015 dapat tercapai.
"Pada saat ini pengentasan kematian ibu dan bayi masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam upaya mencapai sasaran target MDG`s," katanya menambahkan.
(T.W004/H-KWR)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
