swasta juga akan terlibat sebesar 30 persen dari pendanaanJakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agaknya hampir bisa dipastikan, memproyeksikan Jakarta sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis skala global, setelah nanti tidak lagi menyandang status Ibu Kota Negara (IKN).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RDP) 2023-2026 untuk menjawab kebutuhan pembangunan dengan orientasi untuk bisa bersaing dengan kota bisnis global lainnya.
Tentu, aspek yang dibidik adalah bisa bersaing dari sisi pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur dan pengelolaan sumber daya sehingga mampu mendanai pembangunan dan mendorong ekonomi tumbuh lebih pesat.
Proyeksi itu rupanya mengilhami konsep pengembangan transportasi massal modern, nyaman dan terintegrasi yang dirancang PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.
Salah satunya dalam rancangan konsep pembangunan MRT fase 3 yang membentang dari Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat dengan panjang mencapai 87 kilometer (km), dari Balaraja ke Cikarang.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan konsep pengembangan jalur MRT Jakarta timur ke barat itu akan berbeda dengan pembangunan jalur MRT utara ke selatan (fase 1 dan 2).
Apabila MRT jalur utara ke selatan berorientasi kepada penyelesaian proyek (project oriented), maka untuk jalur timur ke barat nanti akan menerapkan orientasi koridor (corridor oriented).
Maksudnya, pengembangan jalur MRT Jakarta dari timur ke barat itu nanti tidak hanya memanusiakan mobilitas penumpang yang diperkirakan mencapai 1,2 juta per hari di tiga depo yang akan dibangun, baik dengan adanya jalur pejalan kaki yang lebih teduh, nyaman, serta akses yang mudah penggunaannya.
Baca juga: Presiden instruksikan penyelesaian studi kelayakan MRT Timur-Barat
Tapi secara paralel, pembangunan konstruksi MRT itu juga diharapkan meningkatkan kualitas perancangan kanal-kanal kota sebagai fitur estetika dan wajah jalan di dalam kawasan serta terintegrasi dengan ruang terbuka hijau.
William menilai, pada pembangunan fase 1 lalu membuktikan bahwa hadirnya MRT menimbulkan efek ganda terhadap kontribusinya bagi suatu kawasan, bukan hanya secara pengembangan ekonomi dari sebuah kawasan, tapi juga memberikan manfaat lain yang bisa dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.
Maka sepanjang jalur Balaraja menuju Cikarang, William memetakan ada 49 kawasan yang dilalui jalur MRT Jakarta berpotensi menjadi kawasan urban regeneration dengan metode Transit Oriented Development (TOD).
Selain itu, pencapaian visi pembangunan berkelanjutan 2030 turut dicanangkan dengan konsep zero emisi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan di pembangunan jalur MRT Jakarta tersebut.
Hal ini turut menjadi perhatian, sehingga William mengatakan jalur MRT yang menghubungkan tiga provinsi ini menargetkan potensi penggunaan listrik surya atap untuk jalur melayang sebesar 30 Mega Watt peak (MWp).
Kemudian juga, seiring dengan adanya rencana integrasi transportasi di Jakarta pada 2022, nantinya masyarakat dapat lebih mudah menjangkau stasiun MRT Jakarta tersebut secara langsung dari kantong-kantong permukiman mereka, menggunakan pilihan transportasi massal yang dirasa paling cepat atau paling efisien dalam tarif berdasarkan sistem Jaklingko.
Tantangan pendanaan
Pembangunan MRT fase tiga akan dibagi menjadi tiga bagian.
Rinciannya adalah mulai dari bagian pertama yang menghubungkan Ujung Menteng-Kalideres sepanjang 33,8 km, bagian kedua yang menghubungkan Cikarang-Ujung Menteng sepanjang 21,9 km dan bagian ketiga Balaraja-Kalideres sepanjang 28,4 km.
Baca juga: Ini kata Anies terkait pekerja pada Proyek MRT Fase 2A
Untuk bagian pertama proyek MRT Jakarta fase tiga ini rencananya pembangunan dibagi menjadi dua tahap.
Tahap pertama dari Ujung Menteng ke Taman Anggrek sepanjang 23,1 km dan tahap kedua dari Taman Anggrek ke Kembangan sepanjang 10,8 km.
Proyek ini dinilai bakal menelan biaya yang sangat besar, bahkan bila dihitung-hitung secara kasar dengan asumsi ekonomi saat ini diperkirakan biayanya mencapai sekitar Rp160 triliun.
Mengingat besarnya pembiayaan, William mengatakan pola pendanaan pembangunan jalur MRT Jakarta timur ke barat ini akan berasal dari berbagai pihak.
Ini berbeda dengan pembangunan MRT sebelumnya yang menitikberatkan pendanaan dari pinjaman yang dijamin pemerintah.
Kini, swasta juga akan terlibat sebesar 30 persen dari pendanaan, sisanya 70 persen disediakan pemerintah.
Soal sumber pendanaannya, William menjelaskan saat ini yang sudah komitmen untuk membantu adalah pihak Jepang melalui JICA.
Pihak Jepang itu sudah membantu MRT Jakarta membangun fase 1 dan 2.
Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan mesin bor terowongan MRT Jakarta Fase 2A
Kemudian, sejauh ini sudah ada sejumlah lembaga yang menyatakan minat antara lain Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), bahkan yang terbaru pemerintah Inggris pun ingin ikut serta.
Inggris menyatakan minatnya baru-baru ini dalam pertemuan Menteri Perdagangan Internasional Inggris dengan direksi MRT Jakarta.
William mengungkapkan bahwa selama ini perusahaannya pun sudah menjalin komunikasi dengan perusahaan asal London, Crossrail International Ltd, pada 2019 untuk bertukar pengalaman tentang membangun MRT.
Perusahaan itu rupanya yang mengerjakan proyek MRT di Inggris dengan panjang jalur 117 kilometer.
Inovasi bisnis
PT MRT Jakarta juga melakukan inovasi bisnis sehingga dapat menghimpun kontribusi swasta dari konsep "land value capture" dan "naming rights".
Secara singkat, land value capture merupakan nilai potensi sebuah kawasan jika dilalui oleh MRT.
Pendekatan land value capture ini dapat mengedepankan bisnis gaya hidup (lifestyle business).
Sedangkan hak penamaan adalah hak yang diberikan kepada perusahaan yang bekerja sama dengan MRT.
Baca juga: Anies ajak Menteri Perdagangan Inggris naik MRT Jakarta
Pada kesempatan itu, William mengumumkan bahwa Stasiun Fatmawati beralih namanya menjadi Fatmawati Indomaret.
Selain itu, stasiun-stasiun yang sudah ada kerja sama naming rights selain Stasiun Fatmawati Indomaret adalah Stasiun Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, Stasiun Istora Mandiri dan Stasiun Setiabudi Astra.
Dia menyampaikan, saat ini masih ada beberapa stasiun MRT yang belum mengadakan kerja sama hak penamaan.
Stasiun-stasiun itu antara lain Stasiun Cipete Raya (yang letaknya berada setelah Stasiun Fatmawati), Stasiun Haji Nawi, Blok A, ASEAN, Senayan dan Bendungan Hilir.
Menurut dia, pada awal tahun ini, PT MRT Jakarta melakukan penjajakan dengan sejumlah perusahaan terkait kerja sama naming rights stasiun, antara lain sejumlah Badan Usaha Milik Negara, perusahaan rintisan yang menjadi "unicorn", serta bank.
William mengatakan selama pandemi, MRT mendapatkan keuntungan yang baik dengan bisnis yang ada di luar penjualan tiket ini.
Karena itu, meskipun ada penurunan pendapatan dari tiket kereta MRT pada Februari 2022 akibat penurunan jumlah penumpang selama pandemi Covid-19, namun MRT masih memperoleh MRT di luar tiket mencapai Rp453 miliar.
Sumbernya tak lain adalah dari periklanan, bisnis MRT, penamaan stasiun dan aset yang dimiliki di stasiun, serta pembukaan "co-working space".
Tentunya jumlah penumpang MRT diharapkan bisa terus naik seiring dengan penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jakarta nanti.
Hal itu agar pendapatan dari penumpang juga berkonstribusi signifikan bagi perseroan.
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2022
