"PKN meminta semua pihak menaati konstitusi negara dalam berdemokrasi. Jangan hanya kalkulasi keuntungan kekuasaan semata yang dilihat," kata Gede Pasek Suardika (GPS) dalam keterangannya ketika dikonfirmasi oleh ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Merebaknya ide penundaan Pemilu yang dilontarkan oleh tiga ketua umum partai politik, yaitu Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga memantik partai politik baru, seperti Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) untuk bersikap.
Ia menjelaskan bahwa PKN akan selalu tegak lurus dengan ketentuan dalam konstitusi negara.
"Satu jengkal langkah pun, parpol sebagai pranata penting demokrasi harus ikuti konstitusi negara. Jangan malah menjadi contoh pelanggar konstitusi," kata mantan anggota DPR dan DPD RI tersebut.
Meskipun demikian, PKN juga tetap menghormati keinginan dan aspirasi yang menginginkan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu itu sebagai bagian ide dan usaha dalam berdemokrasi.
"Kami hormati ide tersebut dalam ranah ide demokrasi. Akan tetapi, jika berkehendak seperti itu, silakan berjuang dahulu agar amendemen UUD NRI Tahun 1945 bisa dilakukan. Perjuangkan di ranah konstitusi. Selama seperti sekarang, semuanya masih tertutup," ucapnya.
Hal yang janggal, menurut GPS, adalah ide tersebut justru datang dari mereka yang baru saja terlibat dalam pengesahan jadwal pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 di Gedung DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu.
"Aneh saja, mereka yang mengesahkan jadwal pemilu, lalu mereka juga yang punya ide menunda pemilu," tutur GPS.
Apabila amendemen berhasil dilakukan oleh para pendukung mundurnya pemilihan umum, menurut dia, itulah upaya legal konstitusional jika ingin mengubah atau menambah masa jabatan dan lainnya.
"Silakan diwacanakan dan mereka perjuangkan. Nanti 'kan akan berhadapan dengan aspirasi dan arus besar rakyat Indonesia untuk batu ujinya," kata mantan Ketua Komisi III DPR RI tersebut.
Sebenarnya dengan ditunda, menurut GPS, bagi parpol baru akan diuntungkan untuk pemantapan persiapan ikut pemilu.
"Hanya mandat rakyat kepada kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif, sekarang 'kan tegas selama 5 tahun. Tidak ada opsi minta bonus kekuasaan secara yuridis. Jadi, silakan tempuh cara konstitusional, toh, mereka juga ada di MPR. Kami hanya bisa di luar parlemen untuk saat ini," katanya.
Baca juga: PSI tolak penundaan Pemilu 2024
Baca juga: Pakar hukum: Tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
