Sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM, nyaris tidak ada omzet sama sekali, padahal kami punya kewajiban untuk memberi tunjangan hari raya (THR) karyawanSurabaya (ANTARA) - Pemilik depot dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Surabaya, Jawa Timur, mendukung wacana anggota DPR agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut saat bulan Ramadhan 1443 Hijriah nanti.
"Sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM, nyaris tidak ada omzet sama sekali, padahal kami punya kewajiban untuk memberi tunjangan hari raya (THR) karyawan," kata pelaku usaha Inggit Wijayanti saat bertemu dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Sabtu.
Sebelumnya anggota DPR sekaligus Ketua DPD Golkar Jatim Muhammad Sarmuji mengusulkan agar PPKM menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dicabut dengan pertimbangan pemerintah sudah berhasil mengatasi pandemi COVID-19.
Selain itu, agar umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan bisa khusyuk dan tidak khawatir melanggar PPKM.
Inggit mengaku sudah 2 tahun ini pihaknya kehilangan omzet akibat kebijakan pengetatan itu.
Sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, lanjut dia, setiap bulan suci Ramadhan tempatnya selalu ramai pesanan kegiatan buka bersama.
"Sejak PSBB dan PPKM, nyaris tidak ada omzet sama sekali, padahal kami punya kewajiban untuk memberi THR karyawan," kata pemilik usaha Flavo Café itu.
Ia mengatakan begitu mendengar adanya usulan agar PPKM dihentikan dalam menyambut bulan suci Ramadhan, pihaknya mendukung dan berharap pemerintah pusat mendengar dan segera mencabut kebijakan PPKM.
Hal ini, lanjut dia, agar pemilik depot dan restoran di Kota Surabaya bisa bergeliat kembali dalam membantu pemerintah memulihkan ekonomi yang tersendat karena Pandemi yang tak kunjung berakhir.
"Kami tidak minta makan ke pemerintah, tolong longgarkan kebijakan agar kami bisa mencari makan dan menafkahi banyak orang," katanya.
Mendapati keluhan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya memahami kegelisahan pemilik resto dan depot yang ada di Kota Surabaya, dan berharap pemerintah pusat segera mencabut kebijakan PPKM karena keberhasilan Kota Surabaya dalam menangani pandemi ini.
"Capaian vaksinasi di Kota Surabaya sudah luar biasa bagus, kesadaran kolektif warga dalam menerapkan prokes juga terbangun dengan baik, maka saatnya pelonggaran, agar tidak ada lagi warga Surabaya yang mengalami kesulitan ekonomi," katanya.
Apalagi, lanjut dia, acara buka bersama bukan sekadar acara kumpul makan biasa, tapi itu tradisi tahunan yang selalu diselenggarakan warga Surabaya yang selama ini terpisah karena kesibukan mencari nafkah, sehingga momen buka bersama menjadi ajang mempererat tali silaturrahim antarelemen komunitas masyarakat.
"Ini acara kumpul-kumpul yang memberikan manfaat bagi banyak orang, merajut persahabatan juga memicu perputaran ekonomi, 2 tahun kegiatan ini hilang karena pandemi, semoga tahun ini bisa terlaksana kembali," katanya.
Menurut dia, biasanya setiap bulan suci Ramadhan pelaku UMKM juga sering mendapatkan order nasi bungkus yang dibagikan oleh elemen maupun komunitas masyarakat untuk kegiatan bagi-bagi takjil di jalan-jalan di Kota Surabaya.
Namun karena kebijakan pengetatan oleh pemerintah akhirnya dengan kesaadaran masyarakat kegiatan tersebut ditiadakan sehingga berpengaruh terhadap omset UMKM di kota Surabaya.
"Saat ini Surabaya sudah mencapai kekebalan komunal, kami berharap PPKM ditiadakan, tugas kami semua untuk terus mengingatkan agar protokol kesehatan terus dilakukan oleh masyarakat, kesehatan pulih, ekonomi bangkit," demikian Arif Fathoni.
Baca juga: Kasus Covid-19 naik, pengusaha khawatir ada pembatasan lagi
Baca juga: Kementan: Stok daging aman jelang Ramadhan hingga Lebaran
Baca juga: Dunia usaha nilai mudik Lebaran akan beri dampak ekonomi besar
Baca juga: Bapanas perkuat sinergi dengan lembaga pemerintah jelang Ramadhan 2022
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2022
