Apabila ditemukan kejanggalan, pemerintah berhak membekukan LSM.
Hal itu dikatakannya di Jakarta, Rabu, menanggapi masuknya aliran dana asing dari Greenpeace Asia Tenggara ke Greenpeace cabang Indonesia sebesar Rp1.768.272.195, dalam kurun waktu 2010.
"Saya rasa Kemendagri dan Dirjen Pajak harus segera turun tangan. Sebab semua LSM, lokal maupun asing harus tunduk pada aturan Indonesia," ujarnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini juga menambahkan, penelusuran dana tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui apakah LSM itu benar-benar bebas pajak.
"Sesuai PP 45 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dimana ada lembaga internasional yang memang bebas pajak badan seperti PBB dan JICA. Tapi Greenpeace tidak termasuk dalam PP itu," kata dia.
Ia menambahkan, LSM lokal maupun asing harus melaporkan kegiatan mereka kepada Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Pajak sebab mereka ada UU Ormas dan UU Pajak yang mesti ditaati.
Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek menegaskan, pemerintah berhak dan wajib mengetahui setiap sumber dana seluruh LSM, khususnya LSM asing seperti Greenpeace.
"Dalam UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas, itu jelas diatur semua. Di situ disebutkan, setiap LSM termasuk LSM asing wajib melaporkan sumber harta dan kekayaannya kepada pemerintah," katanya.(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
