Pengusutan dilakukan karena dana diduga bersumber dari keuangan negara atau sumbangan dari simpatisan yang bersifat gratifikasiJakarta (ANTARA News) - Komite Aksi Mahasiswa Reformasi dan Demokrasi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi usut dana kampanye bakal calon gubernur DKI Jakarta dari kalangan pejabat/penyelenggara negara.
"Pengusutan dilakukan karena dana diduga bersumber dari keuangan negara atau sumbangan dari simpatisan yang bersifat gratifikasi," kata Koordinator Komite Aksi Mahasiswa Reformasi dan Demokrasi (Kamared) Haris Pratama di Jakarta, Jumat.
"KPK perlu mencermati keseimbangan antara laporan harta kekayaan para pejabat negara yang menjadi bakal calon Gubernur DKI dengan biaya pengeluaran untuk sosialisasinya dan jika tidak ditemukan jelas pengeluaran ini berasal dari pemberian pihak lain (masuk dalam pasal gratifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)," katanya.
Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta akan berlangsung pada 2012. Sejumlah calon dari berbagai latar belakang mulai muncul ke permukaan, yang pasti pejabat kini Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tetap maju, di samping Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, serta Ketua DPW NU DKI Djan Faridz yang juga anggota DPD RI, serta Tantowi Yahya yang juga anggota DRR RI.
"Mereka adalah pejabat negara yang masuk dalam kancah Pilkada DKI 2012," katanya.
Kamerad mencermati langkah kampanye dini (sosialisasi) yang mereka lakukan selama ini dan yang paling menonjol adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo yang dengan kapasitasnya sebagai Gubernur DKI mudah melakukan sosialisasi.
"Kami tengarai sebagai bagian dari kampanye dini bagi dirinya, Fauzi Bowo tampak menggunakan kapasitasnya sebagai Gubernur DKI dengan dalih sosialisasi program pembangunan sampai ajakan halus yang semuanya bermuara pada upaya kampanye bagi dirinya," kata Haris.
Kamerad mencermati upaya masif yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana atau yang akrab dipanggil Bang Sani yang selama Ramadhan sampai Idul Fitri muncul secara masif dalam iklannya di berbagai media televisi dan dalam spot iklan yang berjumlah cukup banyak.
"Kami juga menemukan banner-banner kecilnya yang tertempel di ribuan bahkan puluhan ribu titik di tiang listrik sampai pohon-pohon yang juga dapat dilihat secara luas yang setidaknya menghabiskan Rp9,6 miliar untuk kegiatan tersebut," tambahnya.
Mencermati hal tersebut, Kamared meminta KPK mengusut sumber dana sosialisasi dan kampanye dini para bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang berlatar belakang pejabat/penyelenggara negara. (M011)
Copyright © ANTARA 2011
