Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Palangka Raya, Senin, menyampaikan, perkembangan implementasi Bela Pengadaan masih diusahakan di lingkup pemprov dan kegiatan pembelian melalui aplikasi ini telah diinisiasi Biro PBJ terkait paket pembelian ATK.
"Ini satu langkah berani, namun harus dimulai. Hal ini tentu akan mewujudkan transparansi dan meminimalisir penyimpangan," katanya.
Pembelian melalui aplikasi yang diinisiasi di Biro PBJ tersebut masih sebagai langkah awal, yakni hanya memiliki nilai pagu Rp3 juta. Namun hal tersebut dinilai sebagai langkah penting memulai implementasi di lingkup pemprov.
Salah satu hasil identifikasi permasalahan implementasi Bela Pengadaan, yakni sinkronisasi aturan SPJ keuangan yang harus dilakukan harmonisasi dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.
Untuk itu, ke depan diperlukan sosialisasi teknis yang harus ditingkatkan, serta kesiapan dari para penyedia barang dan jasa. Hal ini guna mengoptimalkan implementasi dari Bela Pengadaan.
"Kendati demikian, kami optimis implementasi Bela Pengadaan bisa dilaksanakan dengan baik pada 2022, memenuhi target yang ditetapkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Selain itu implementasi katalog lokal, ditarget bisa diluncurkan pada 2022," jelasnya.
Sementara itu sebelumnya, Biro PBJ Setda Kalteng menerima kunjungan Komisi I DPRD Kalimantan Selatan. Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas mengatakan, kunjungan tersebut untuk mengetahui perkembangan implementasi Aplikasi Belanja Langsung Pengadaan dan Katalog Elektronik Lokal di lingkup Pemprov Kalteng.
"Selain itu, kami juga ingin mengetahui kendala yang dihadapi saat melaksanakan implementasinya," tururnya.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi I DPRD Kalsel menyerahkan cenderamata kepada Biro PBJ Setda Kalteng, yang diserahkan Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rachmah Norlias kepada Kepala Biro PBJ Suharno.
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2022
