Diharapkan petani tidak lagi menunggu bantuan dari pemerintah karena keterbatasan anggaranBanda Aceh (ANTARA) - Aceh memang terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah, baik hasil laut maupun darat. Hampir semua orang yang telah menginjakkan kaki di daerah berjulukan Tanah Rencong itu mengakui tanah peninggalan “indatu” (nenek moyang) ini begitu subur.
Tak ayal, kejayaan Aceh sejak masa kesultanan dulu tak lepas dari hasil alam yang melimpah. Era kejayaan kesultanan Aceh pada abad 16, banyak negara menjadikan Aceh sebagai tujuan dagang.
Setelah Indonesia merdeka, daerah tersebut juga yang menjadi “nafas” bagi republik ini, salah satunya dengan menyumbang pesawat pertama yang diberi nama RI 001 Seulawah.
Hasil pertanian salah satu sumbernya. Dari 23 kabupaten dan kota di Aceh, hanya ibu kota Banda Aceh dan Pulau Weh Sabang yang paling sedikit memiliki lahan pertanian. Daerah lain menyimpan ribuan hektare lahan yang menjadi modal utama untuk bercocok tanam.
Boleh dikatakan, semua komoditas yang ditanam di Aceh tumbuh dengan baik. Padi misalnya, hampir setiap tahun surplus. Pada 2021 produksi padi sebanyak 1,6 juta ton, sedangkan pada 2022 target pemerintah mencapai 1,8 juta ton.
Tak hanya padi, tanah Aceh juga subur bagi tanaman pangan lain, seperti jagung, kacang, bawang, cabai, dan kedelai.
Apalagi dengan kopi Gayo. Komoditas itu telah menghiasi pasar global dengan kualitas yang diakui dunia. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pertanian ini dalam membangun kejayaan ekonomi.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo satu dari sekian banyak orang yang takjub dengan alam Aceh. Daerah berjulukan Serambi Mekkah ini dinilai memiliki paket lengkap untuk mengembangkan sektor pertanian. Ada lahan, air, dan orang yang bisa bekerja keras.
Baca juga: KSP dorong penguatan sosialisasi dan literasi KUR di daerah
Aceh tidak ada kurangnya. Banyak daerah lain yang tidak memiliki paket lengkap seperti Aceh.
“Ini karunia Allah yang luar biasa. Ini menjadi syarat Aceh menjadi juara dalam kehidupan. Semua syarat ada di Aceh,” kata dia.
Potensi alam harus dimanfaatkan dengan maksimal. Memang, semua tanaman pertanian tumbuh dengan subur di Aceh, tetapi hasil produksi serta kualitas dari setiap komoditas masih perlu ditingkatkan.
Pemerintah terus berupaya agar petani Aceh tidak bergantung pada subsidi dari pemerintah. Petani diminta tak perlu takut untuk mengeluarkan modal usaha demi mendapatkan hasil produksi yang baik.
Menurut Syahrul, pertanian merupakan skala ekonomi yang semuanya dapat dihitung, mulai dari budi daya, hasil produksi, hingga target pasar.
Kendati demikian, petani tidak perlu merogoh kocek kantong sendiri. Pemerintah menyediakan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan yang dapat dimanfaatkan petani sebagai permodalan utama usaha pertanian.
Kementerian Pertanian memiliki akses KUR mencapai Rp70 triliun. Bahkan pada 2021 realisasi KUR di Kementan mencapai Rp85,62 triliun atau 122,31 persen. KUR ini dapat dimanfaatkan petani untuk permodalan utama usaha pertanian.
Baca juga: BSI siap majukan pertanian Aceh lewat program stimulus KUR
Di Aceh, serapan KUR sektor pertanian masih rendah. Faktanya, masyarakat petani masih ketergantungan dengan subsidi yang diberikan pemerintah. Subsidi pupuk salah satunya. Petani menjerit saat kelangkaan pupuk subsidi di kios-kios pertanian.
Kementan menyebutkan ketersediaan pupuk subsidi secara nasional tidak banyak, sehingga para penerima juga diprioritaskan hanya petani dengan ekonomi kelas bawah atau miskin.
Sedangkan kebutuhan pupuk subsidi bagi petani secara nasional mencapai 24 juta ton per tahun, namun kemampuan pemerintah untuk menyediakan pupuk subsidi hanya sekitar sembilan juta ton.
Pupuk subsidi, tidak langka, tetapi kurang, karena kemampuan negara hanya seperti itu.
Petani bisa membeli pupuk subsidi dengan memanfaatkan akses KUR untuk modal. Mengeluarkan modal usaha saat bertani tidak akan rugi. Petani yang bisa mandiri mengeluarkan modal, maka selanjutnya akan meraih keuntungan saat panen, sehingga tidak bergantung pada subsidi pemerintah.
Di era globalisasi ini, kemandirian petani sangat penting dalam menjalankan dan menyediakan kebutuhan saat menjalankan usaha pertanian.
Hal ini sangat penting untuk terus teredukasi kepada seluruh masyarakat petani. Tidak hanya Aceh, tetapi juga bagi seluruh petani di Tanah Air.
Baca juga: BRI optimistis penyalurkan KUR di Aceh capai target
Optimalisasi KUR
Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan serapan KUR untuk sektor pertanian masih rendah di Aceh. Hal itu disebabkan seluruh perbankan di Aceh sudah beralih ke sistem syariah.
Sejak berlaku Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka tidak ada lagi perbankan konvensional di Aceh.
Saat ini, hanya PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan program stimulus pertumbuhan ekonomi dari pemerintah melalui akses KUR.
Sedangkan perbankan daerah, yakni Bank Aceh Syariah, belum menyediakan layanan akses permodalan usaha tersebut. Meski begitu, Pemerintah Aceh sedang berusaha agar Bank Aceh Syariah juga bisa menyediakan akses KUR dalam membantu masyarakat.
Pada 2021, Bank Syariah Indonesia berhasil menyalurkan akses KUR sebesar Rp1,6 triliun dari target Rp1,4 triliun. Dari total serapan KUR tersebut, Rp413,48 miliar di antaranya untuk sektor pertanian.
Pemerintah Aceh menargetkan penyaluran KUR sebanyak Rp2,4 triliun pada 2022. Oleh karena itu, petani Aceh dapat memanfaatkan secara maksimal akses permodalan utama tersebut guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Sekitar 25 persen KUR sudah kita salurkan untuk sektor pertanian pada 2021,” kata Regional CEO Bank Syariah Indonesia Aceh Wisnu Sunandar.
Pemerintah terus mendorong agar petani memanfaatkan akses KUR sebagai upaya permodalan utama dalam meningkatkan hasil produksi pertanian.
Presiden Joko Widodo juga berharap KUR menjadi intervensi permodalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Baca juga: Menko Perekonomian: KUR harus sasar semua sektor
Apalagi, pemerintah juga membantu masyarakat melalui subsidi bunga KUR. Semestinya petani harus membayar 12 persen, tetapi hanya membayar tiga persen, sedangkan selebihnya ditanggung pemerintah.
"Diharapkan petani tidak lagi menunggu bantuan dari pemerintah karena keterbatasan anggaran, kita memanfaatkan KUR yang disubsidi juga bunganya oleh pemerintah," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Cut Humaizah.
Akses KUR menjadi pintu petani dalam meraih kejayaan ekonomi.
Aceh memiliki lahan yang luas, ketersediaan air yang cukup dan penduduk yang dikenal pekerja keras. Hanya saja, saat ini diperlukan kemauan dan keberanian dari petani untuk berinovasi dalam memanfaatkan akses modal dari pemerintah.
Baca juga: Wamentan dorong petani Indramayu manfaatkan KUR
Baca juga: BLU-PIP sosialisasikan pinjaman UMi dan KUR ke petani Magelang
Baca juga: Mentan: Realisasi KUR pertanian 60 persen, terserap Rp43,6 triliun
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
