Jayapura, Papua (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan tak ada korupsi dalam upaya percepatan akses ekonomi dan pendidikan di Papua yang dilakukan Kementerian Sosial.

"Sekali lagi memang saya harus cepat karena percepatan itu menurut saya pokoknya yang paling penting adalah kami tidak melakukan korupsi, kami tidak melakukan salah administrasi, itu yang paling penting bagi kita," ujar Mensos Risma saat ditemui di GKI Tanah Papua Jayapura, Papua, Selasa (22/3) malam.

Mensos mengatakan percepatan itu jauh lebih penting, agar lebih bisa membantu masyarakat untuk meringankan beban masyarakat Papua.

Oleh karenanya, Kementerian Sosial bekerjasama dengan Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua untuk upaya percepatan pemberdayaan sosial, akses ekonomi yang semakin meluas dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Mensos bangunkan ekonomi "Koridor Mamberamo" dari rumah produksi

Risma mengatakan pihaknya tengah mendesain skema agar warga Papua bisa untuk mengakses ekonomi yang lebih baik, dimulai dengan menggerakkan sektor pertanian yang dapat dirasakan manfaatnya secepat-cepatnya.

Kemudian, dia mengupayakan agar kelompok dalam klasi-klasi di bawah GKI di Tanah Papua dapat merasakan manfaat pemberdayaan sosial, dengan membuka akses pasar.

Selain itu, Mensos mengatakan pihaknya akan meneliti kadar garam air laut di Kabupaten Sarmi untuk dapat dijadikan tambak garam konsumsi maupun industri.

Program lainnya adalah mengadakan kursus menjahit bagi para Ibu, hingga rencana membuat virgin coconut oil atau minyak kelapa, maupun minyak biji bunga matahari yang bernilai tinggi.

"Kita terus berpikir bagaimana, bukan hanya sekedar memberikan bantuan. Tapi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan langsung secepat-cepatnya supaya sekali lagi. Kemarin kalau kena impact (dampak) COVID-19, recovery (pemulihan)-nya bisa segera kembali," kata dia.


Baca juga: Mensos Risma dukung teknologi transportasi efisien bagi warga Papua
Baca juga: Mensos dukung pemberdayaan warga Papua agar kebutuhan pokok murah
Baca juga: Mensos tunggu kebijakan Kemenkeu soal bansos ekstra jelang Ramadhan







 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022