"Bila tersedia anggaran Rp10 triliun, maka untuk ke depannya, saya optimistis dapat menghasilkan lulusan dengan kualitas kompetensi yang dapat diandalkan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," kata Muhaimin saat mengunjungi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri Cevest di Bekasi, Jawa Barat, Kamis.
Menakertrans menyebut revitalisasi BLK dibutuhkan untuk menekan angka pengangguran yang tersebar di daerah-daerah karena berdasarkan data, sebesar 85 persen lulusan pelatihan BLK langsung diserap pasar kerja atau sukses berwirausaha.
"Keberadaan BLK-BLK terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pencari kerja. Bahkan rata-rata lulusan BLK langsung diserap pasar. Ini karena program pelatihan memang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri," katanya.
Kemenakertrans sedang berusaha agar pelatihan BLK bisa masuk menjadi sub program pada sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) sehingga anggaran untuk pelatihan di BLK dapat ditambah dari anggaran pendidikan.
"Untuk mendorong revitalisasi BLK dibutuhkan sinergi Kemenakertrans dengan Kemendiknas. Salah satunya adalah kerjasama untuk mengalihkan sebagian anggaran pendidikan untuk dipergunakan untuk pendidikan dan pelatihan kerja," katanya.
Revitalisasi akan dilakukan untuk tiga komponen penting BLK yakni orientasi yang jelas, infrastruktur bangunan, peralatan pelatihan dan instruktur yang berkualitas.
"Agar keberadaan BLK lebih optimal, perencanaan awal harus dilakukan dengan matang serta tujuan dan programnya terukur. Sedangkan tahapan lainnya adalah memaksimalkan fungsi BLK melalui analisis orientasi kebutuhan dan potensi yang ada di daerah-daerah," kata Menakertrans.
Jenis pelatihan yang diberikan di BLK berbeda tiap daerah, sesuai yang dibutuhkan seperti pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektronik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan atau pertanian dan perkebunan.
Saat ini, jumlah Balai Latihan yang beroperasi sebanyak 237 Balai Latihan milik Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari 195 Balai Latihan Kerja Industri, 18 Balai Latihan Ketransmigrasian dan 24 Balai Pengembangan Produktivitas.
Sedangkan Kemenakertrans mengelola 18 Balai Latihan yang terdiri dari 11 Balai Latihan Kerja Industri, 6 Balai Latihan Ketransmigrasian dan 1 Balai Pengembangan Produktivitas.
Disamping itu, saat ini sedang dibangun 58 BLK yang belum beroperasi karena menunggu kesiapan infrastruktur terutama kelengkapan gedung workshop, peralatan pelatihan dan instruktur.
Dengan demikian apabila seluruh BLK yang telah dibangun dan beroperasi, seluruhnya akan menjadi 313 Balai Latihan.
Pelatihan kerja juga diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah lebih dari 3.000 lembaga.
(A043/I007)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
"Bila tersedia anggaran Rp10 triliun, maka untuk ke depannya, saya optimistis dapat menghasilkan lulusan dengan kualitas kompetensi yang dapat diandalkan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja"
SEKARANG NGGAK KURANG ORANG PINTER. MANA LAPANGAN KERJA? Kalo ada 10Triliun ya mending buat usaha yang bisa mempekerjakan orang, buklan cuma buat pelatihan doang. Kerjaan nggak ada.
doyan bnget dwit yah,,,,,CPD...