“Pertama, pentingnya kerja sama tripartit dan dialog sosial. Ini adalah dasar dari ILO dan harus tetap ada. Kita semua harus menyadari bahwa pemerintah, pengusaha, dan pekerja berada di perahu yang sama menuju masa depan yang lebih baik,” tutur Tan.
Menurut dia, pengusaha harus menyadari bahwa dunia kerja yang tidak memperlakukan pekerjanya secara adil akan menyebabkan kondisi sosial yang buruk, hingga berujung pada masyarakat yang lemah dan mudah terpecah belah.
Sementara pekerja harus bekerja sama dengan pemberi kerja untuk meningkatkan atau menambah keterampilan mereka untuk bisa mengakses pekerjaan baru, serta beradaptasi dengan cara-cara kerja baru sehingga pekerja dan perusahaan bisa berkembang bersama-sama.
Sedangkan bagi pemerintah, diharapkan memainkan perannya dalam menjembatani kemitraan antara pekerja dan pengusaha melalui perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan seimbang bagi kedua pihak tersebut.
“Ini adalah dasar Singapura dalam menindaklanjuti seruan global untuk bertindak. Kami memanfaatkan pondasi tripartit untuk mendukung kelangsungan usaha dengan menciptakan kebijakan yang memacu inovasi dan pertumbuhan, pasar tenaga kerja yang lebih tangguh, pekerjaan yang lebih baik dengan pekerja memperoleh manfaat upah dan perlindungan sosial,” kata Tan.
Upaya kedua, usul dia, melindungi setiap pekerja dengan bekal keterampilan yang bisa menjawab perkembangan jaman.
Pentingnya peningkatan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat juga disoroti oleh Singapura dalam pertemuan baru-baru ini dengan UNESCO, karena dianggap bisa menyatukan kepentingan pengusaha dan pekerja, serta memberdayakan mereka untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk meraih peluang baru.
“Dan yang terpenting, kami berkomunikasi dengan tenaga kerja, keterampilan apa yang dicari pemberi kerja, dan membantu mereka mencapai keterampilan ini. Memang, dalam banyak percakapan saya dengan banyak rekan menteri saya, saya telah belajar bahwa banyak negara sudah melakukannya. Ini harus terus menjadi area di mana pemerintah melipatgandakan upaya kita untuk memastikan bahwa pemulihan ekonomi bersifat inklusif,” ujar Tan.
Lebih lanjut, Tan menjelaskan bahwa ILO dan negara-negara anggotanya perlu memperhatikan para pekerja yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan baru seiring dengan perkembangan ekonomi pasca pandemi.
Pandemi disebutnya telah mengubah cara orang bekerja dan secara khusus mendorong pertumbuhan ekonomi dari platform digital, yang menghadirkan bukan hanya peluang tetapi juga tantangan baru, terutama bagi pemerintah yang harus memenuhi perlindungan bagi pekerja platform.
“Kita harus memastikan pekerjaan yang layak dan perlindungan yang memadai bagi mereka sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari pemulihan pasca pandemi. Saya berharap dapat melihat berbagai gagasan yang dibahas selama beberapa hari terakhir membuahkan hasil, apakah itu untuk mendorong pemulihan, membangun ketahanan, atau memperkuat perlindungan untuk semua segmen tenaga kerja kita,” tutur Tan.
Pertemuan regional ILO kali ini dihadiri oleh 388 delegasi, termasuk 22 menteri dan wakil menteri, yang mewakili pemerintah dan organisasi pekerja dan pengusaha dari 35 negara di kawasan Asia, Pasifik, dan negara-negara Arab.
Pertemuan tersebut menghasilkan Singapore Statement (Pernyataan Singapura) yang menegaskan kesepakatan antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk meningkatkan upaya mencapai keadilan sosial dan pekerjaan yang layak untuk semua.
Peluncuran pernyataan itu disambut baik oleh Direktur Jenderal ILO Gilbert Houngbo sebagai “visi bersama tentang prioritas kawasan untuk aksi nasional di antara pemangku kepentingan ILO, dengan dukungan ILO di tahun-tahun mendatang”.
Baca juga: KSBSI apresiasi upaya pemerintah dalam pemulihan ketenagakerjaan
Baca juga: ILO menggelar pertemuan Asia Pasifik di Bali
Baca juga: Riset ILO: ekspor garmen dari Asia turun hingga 70% akibat pandemi
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2022
