Jakarta (ANTARA) - Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, 28-30 Maret 2021, dengan sejumlah agenda pembahasan seperti peningkatan layanan pesantren hingga dana abadi.

"Ini sekaligus upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kalangan pesantren," ujar Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Wapres: Tenaga pengajar pesantren juga akan mendapat insentif

Waryono mengatakan, Rakornas ini sebagai tindak lanjut pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan beasiswa santri.

Menurutnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadikan tahun 2022 sebagai momentum melakukan transformasi layanan kepada umat, termasuk masyarakat pesantren. Bahkan, Menag menjadikan Kemandirian Pesantren sebagai salah satu program prioritas.

"Bagaimana langkah strategis mewujudkan Kemandirian Pesantren, akan kita bahas bersama dalam Rakornas ini. Termasuk juga bahasan tentang dana abadi pesantren, pendidikan inklusif, pendidikan anti kekerasan, dan beasiswa santri," kata dia.

Baca juga: Anies: Ponpes kerap terlibat atasi masalah bangsa

Rakornas juga akan mendiskusikan soal akselerasi penyiapan regulasi anti kekerasan di dunia pendidikan, termasuk penguatan moderasi beragama hingga persiapan Pekan Olahraga dan Seni antar-Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) di Makassar pada Oktober 2022.

Berkenaan hal itu, kata Waryono, Rakornas menghadirkan narasumber dari Bappenas yang membahas pesantren pascapenetapan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Diundang juga narasumber dari LPDP yang akan memaparkan skema dana abadi pesantren berdasarkan Perpres 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pesantren.

Baca juga: GKR Hemas petakan masalah intoleransi di Yogyakarta

"Program kemandirian pesantren akan dibahas bersama dengan Stafsus dan Tenaga Ahli Menag. Sementara penguatan moderasi beragama akan disampaikan Alissa Wahid dari Pokja Penguatan Moderasi Beragama. Untuk pendidikan inklusi akan dipaparkan Tim Pokja Pendidikan Inklusi Kemenag," kata dia.

Baca juga: Gus Sholah desak polisi hukum provokator insiden Papua
Baca juga: Pimpinan Pesantren Klungkung bilang kekayaan picu masalah sosial

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2022