“Membangun ekonomi itu harus didasari oleh potensi desa, kebutuhan desa, kapasitas desa serta penyertaan modal dari pemerintah dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa,” kata Wabup Muslizar di Blangpidie, Rabu
Pernyataan itu disampaikan disela-sela sosialisasi transformasi pengelolaan dana masyarakat eks program nasional menjadi BUMDes bersama di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya, Abdya.
Dalam acara yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Perempuan (DPMP-4) Abdya itu diikuti Camat, petugas pendamping desa, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan unit pelaksana kegiatan kecamatan (UPK).
Muslizar berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan sosialisi itu dengan sungguh-sungguh, agar sistem pengelolaan keuangan dan penyertaan modal bagi pelaku usaha menjadi lebih terstruktur, mengingat BUMDEs di pedesaan sudah memiliki hukum yang jelas
“Saya berharap transformasi atau peralihan pengelolaan dana masyarakat eks program pemberdayaan masyarakat mandiri menjadi BUMDes ini agar benar-benar diterapkan dengan baik. Karena keberadaan BUMDes itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor rill,” ujarnya
Sekretaris DPMP-4 Abdya, Jufrizal mengatakan Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang salah satunya terkait Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Milik Usaha Desa.
“Proses pembentukan ini paling lama dua tahun terhitung sejak terbitnya PP. Jadi, pada prinsipnya BUMDes bersama ini didirikan dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar desa,” katanya.
Baca juga: Mendes PDTT minta BUMDes tidak matikan usaha warga desa
Baca juga: Kementerian Investasi-Kemendes kolaborasikan BUMDes dengan investor
Pewarta: M Ifdhal
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
