"Kami dukung aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ratusan karyawan PT Freeport Indonesia yang telah dilakukan sejak 15 September lalu. Mereka mogok karena ingin dapatkan hak-hak yang sepantasnya," kata dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uncen, Yehuda Hamokwarong, di Jayapura, Papua, Selasa malam.
Dikatakannya, apa yang diperjuangkan oleh ratusan karyawan tambang tersebut merupakan sesuatu yang wajar, apa lagi jika dibandingkan dengan pekerja tambang yang berada di luar negeri. Ia menilai tuntutan agar upah dibayar dalam dolar per hari itu sangat tepat.
"Apa yang mereka tuntut adalah hal yang wajar, dan saya kira dibayar 17 dolar per hari itu juga wajar apa lagi kesejateraan karyawan yang minim. Mungkin kontrak karyanya juga harus ditinjau kembali agar hal ini bisa dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan," katanya.
Dosen yang ikut terlibat aktif di sejumlah organisasi lingkungan itu, juga mengatakan pihaknya akan mendirikan suatu posko khusus bagi para dosen yang kelak digunakan untuk mendiskusikan persoalan itu.
"Kami juga berencana akan mendirikan posko khusus untuk tempat diskusi terkait permasalahan ini, dan juga akan melibatkan civitas Uncen dan mahasiswa dari berbagai kampus lainnya," katanya.
Sementara itu Neti Ronsumbre, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Uncen menyatakan, pemerintah daerah dan pusat harus bersikap tegas mengatasi masalah ini sehingga tidak terjadi seperti hal-hal yang tidak diinginkan.
"Saya kira jika pemerintah daerah dan pusat harus punya peran lebih dalam mencari solusi masalah ini, sehingga orang Papua tidak merasa menderita di atas tanahnya sendiri," katanya.
Sedangkan Alferd Antoh, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pedidikan Alam (FMIPA) Uncen, jurusan Biologi, menilai, gaji yang diterima oleh ratusan hingga ribuan karyawan Freeport sangat rendah.
"Saya pikir royalti yang diterima oleh karyawan Freeport Indonesia itu cukup rendah, dan harus ada penyesuaian," katanya menyetujui rekannya, Hamokwarong jika kontrak karya Freeport harus ditinjau kembali.
"Pasti ada yang tidak beres dalam tubuh Freeport dan buktinya karyawannya yang ratusan itu bisa mogok kerja," tambah Rina Awom, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen.
Terkait adanya kekerasan yang berujung pada penembakan hingga menewaskan Petrus Ali Ayamseba serta belasan korban lainnya yang mengalami luka ringan dan kritis, Senin (10/10), FDP-KFI meminta dan mendesak Kapolri dan Kapolda Papua agar segera mengusut tuntas permasalahan tersebut dan mencari oknum pelaku penembakan.
"Kami harap aparat keamanan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga setempat, dan juga mengusut kasus penembakan kemarin," kata Awom. (ANT-185/B013)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
