"Pemerintah berkewajiban menjaga setiap jengkal keutuhan wilayah NKRI. Namun pada kenyataannya pemerintah kita seringkali lalai dalam melaksanakan kewajibannya itu," ujar Ghozali Munir, Ketua Umum Dewan Presidium Nasional Gemasaba, organisasi Sayap Kemahasiswaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Rabu.
Menurut Ghozali, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan dan rusak serta hilangnya beberapa patok tapal batas di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kalimantan Barat, menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak serius dalam menjaga keutuhan NKRI.
"Kalau dalam menjaga dan merawat patok batas saja sampai lupa, lalu bagaimana mungkin pemerintah bisa menjaga keutuhan wilayah NKRI yang kita rebut dengan tetesan darah dan jutaan nyawa para pahlawan kita," ujarnya.
Gemasaba selaku bagian integral dari rakyat Indonesia, kata Ghozali, sangat menyayangkan kejadian itu sekaligus mempertanyakan kemana saja anggaran besar di setiap kementerian yang ternyata tidak mampu untuk menjaga batas-batas wilayah negara.
Sebelumnya pemerintah telah mengakui bahwa pilar patok A1 di Tanjung Datu sudah hilang karena abrasi dan beberapa pilar patok perbatasan lainnya di Dusun Camar Bulan bagian atasnya sudah hancur.
"Bagaimana mungkin wilayah perbatasan bisa sejahtera kalau untuk menjaga tapal batasnya saja pemerintah bisa lalai. Berapa sih harga semen untuk membuat patok tapal batas, lalu dibuat apa saja anggaran negara yang sebegitu besar sampai buat beli semen saja bisa lupa," ujarnya.
Ghozali juga mengatakan bahwa pihaknya meyakini masih ada ratusan ribu patok tapal batas lain yang kondisinya hampir sama tidak terawat atau bahkan mungkin sebagian sudah hilang.
Apabila kondisi ini tidak segera dibenahi dengan serius, Gemasaba khawatir satu persatu wilayah Indonesia akan hilang karena rusaknya tapal batas dan hal tersebut bakal berpotensi menyulut konflik perbatasan.
"Hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan akan terus terulang pada pulau-pulau lain yang kurang mendapat perhatian dan penjagaan dari pemerintah Indonesia," ujarnya.
(T.D011/R007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
