"Presiden menunjukkan arti penting sebuah situasi bahwa situasi sekarang ini masyarakat menghadapi kondisi yang tidak mudah karena ada kenaikan harga, dan itu lebih diakibatkan oleh kondisi global," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Rabu.
Dalam Sidang Paripurna di Istana Negara pada hari Selasa (5/4), Presiden Jokowi meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk merumuskan kebijakan yang tepat, bergerak cepat di lapangan, dan memberikan pernyataan yang berempati kepada rakyat terkait dengan permasalahan ketersediaan bahan pokok.
"Seperti contoh pupuk, dahulu kita impor bahan bakunya dari Belarusia, kemudian di-banned pembayarannya oleh Amerika sehingga lebih dari dua kali lipat. Kedelai, juga demikian, kedelai kita impor hasil sekian persen dominan," kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk fokus pada apa yang sedang dihadapi masyarakat.
Presiden Jokowi dalam Sidang Paripurna meminta jajaran menteri selalu hadir dan memberikan solusi di tengah permasalahan yang membebani rakyat, seperti halnya saat harga pertamax terpaksa dinaikkan pada tanggal 1 April 2022.
“Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini, hati-hati. Kenapa pertamax, diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu, loh," ujar Presiden.
Begitu juga dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Menurut Presiden, selama 4 bulan, tidak ada penjelasan apa pun mengenai sulitnya mendapatkan minyak goreng.
"Tidak ada statement (pernyataan), tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi?" tanya Presiden.
Presiden meminta kepada jajarannya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketersediaan dan harga bahan pokok, terutama saat ini sudah memasuki Ramadan dan menjelang Lebaran 2022.
"Tidak hanya urusan minyak goreng, dilihat satu per satu, urusan beras seperti apa, urusan kedelai seperti apa, gandum seperti apa, kalau kerja enggak detail, enggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, hati-hati dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja,” ujar Presiden.
Dikatakan pula oleh Presiden bahwa kebijakan itu harus disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan dengan empati.
Ia mengingatkan jajaran pemerintah harus memiliki sense of crisis dalam memberikan pernyataan publik.
"Pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan rakyat, jangan sampai kita ini tidak dianggap oleh masyarakat, tidak melakukan apa-apa,” kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden minta menteri berikan pernyataan yang berempati kepada rakyat
Baca juga: Presiden Jokowi arahkan persiapan penanganan mudik harus ekstra
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
