"Disinilah seninya antara koalisi dan hak prerogatif presiden. Hak prerogatif ini melekat pada presiden, tapi koalisi adalah realitas. Sebenarnya tidak ada hubungan hak prerogatif dengan koalisi. Koalisi dalam rangka memenangkan SBY-Boediono pada saat itu. Disisi lain ada hak prerogatif presiden yang tidak dapat diintervensi," kata Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan.
Menurut Taufik, partai koalisi harusnya memahami keputusan SBY. Karena koalisi juga tidak punya hak mereshuffle kabinet.
"Dan saya melihat semuanya sudah memahami juga. Sungguhpun kita terkait koalisi kita tidak bisa mengintervensi terlalu jauh hak prerogatif presiden. Disitulah kita harus mengikhlaskan untuk kesuksesan pemerintah dengan mendukung hak prerogatif presiden," terangnya.
Apalagi sebagai pengguna, SBY lebih memahami siapa-siapa yang pantas menjadi pembantunya. Meski partai koalisi boleh mengusulkan nama-nama menteri.
"Terlepas dari apapun ini kan ibaratnya kita memasak, hanya koki yang tahu. Kita menempatkannya pada hak prerogatif Pak SBY sebagai presiden dalam mengakselerasi program presiden. Sehingga kita optimis kinerja pemerintahan akan makin efektif," kata Wakil Ketua DPR RI itu.
Demikian juga penambahan wakil menteri, ia berharap tak lagi dikritisi berlebihan.(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
