Selanjutnya, Mahendra akan dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) setelah disahkan jabatannya melalui Rapat Paripurna DPR.
Sebelum mengikuti seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK, Mahendra menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu). Keikutsertaan pria kelahiran Bandung, 17 Oktober 1962 dalam seleksi ini juga merupakan kejutan.
Meski pernah mengemban jabatan strategis di berbagai lingkungan perekonomian, Mahendra dalam beberapa tahun terakhir lebih dikenal sebagai diplomat, bahkan sempat menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS).
"Saya telah memperoleh izin dari atasan saya, baik tentu Bapak Presiden dan Ibu Menlu. Hal itu tentu dalam penugasan, Insya Allah jika dipercaya, saya fokus akan kepada Ketua OJK, dengan kata lain tidak untuk posisi yang lain,” kata Mahendra dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (6/4).
Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Mahendra pun menyebutkan beberapa prioritas yang akan dilakukan saat menjabat sebagai Ketua OJK, yakni peningkatan efektivitas kepemimpinan OJK, serta penguatan struktur Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Kepala Eksekutif Pasar Modal.
Kemudian, pelayanan satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan, serta peningkatan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan tindak lanjut.
Prioritas lainnya yang akan dilakukan Mahendra adalah kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan regulator dan lembaga lain, serta sinergi penuh dengan pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga negara guna menjalankan strategi nasional.
Mahendra juga memastikan independensi OJK akan tetap terjaga jika kelak dia terpilih menjadi pimpinan lembaga pengatur dan pengawas industri jasa keuangan tersebut.
"Ada tujuan nasional, strategi nasional yang mencakup seluruh lembaga termasuk di dalamnya OJK, yang merupakan keputusan tujuan bersama, sehingga tidak terjadi seakan akan ada 'negara dalam negara'," katanya.
Di sisi lain, ia juga menekankan independensi OJK dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di industri jasa keuangan tetap harus dijunjung tinggi.
"Kami mengacu pada beberapa kasus ditangani dan mempertimbangkan urgensi munculnya kasus baru," ujar Mahendra tanpa menyebutkan spesifik kasus tersebut.
Sangat menarik untuk mengikuti kiprah Mahendra, yang unggul dari pesaingnya Darwin Cyril Noerhadi dalam seleksi Ketua DK OJK, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Tantangan di sektor keuangan yang makin beragam tentu membutuhkan penanganan khusus, seiring dengan makin pesatnya digitalisasi maupun bentuk-bentuk kejahatan siber yang makin berkembang.
Selain itu, pengawalan terhadap kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya membaik dari pandemi juga perlu dilakukan, agar momentum pemulihan yang sudah berjalan tetap terjaga dengan baik.
Tentunya, Mahendra juga tidak asing di lingkungan tempat dirinya berkantor nanti, mengingat pria berusia 59 tahun ini pernah berkiprah di seputaran lapangan banteng (lokasi kantor OJK), ketika menjabat sebagai asisten khusus Menko Perekonomian dan Wakil Menteri Keuangan.
Baca juga: Komisi XI DPR setujui Mahendra Siregar jadi Ketua DK OJK 2022-2027
Profil
Jauh sebelum menjadi Wamenlu sejak Oktober 2019, Mahendra memiliki bekal yang luar biasa di bidang ekonomi dan keuangan setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI).
Mengutip laman resmi Perpustakaan Nasional RI, Mahendra berkarir di Departemen Luar Negeri selepas sarjana dan pernah menjabat sebagai Economic Third Secretary Kedutaan Besar Indonesia di London pada 1992-1995 dan duta informasi Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC pada 1998-2001.
Mahendra mulai terjun ke dunia ekonomi secara nyata, setelah Menteri Koordinator Perekonomian waktu itu, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, menjadikannya sebagai Asisten Khusus pada 2001.
Konon, Dorodjatun yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk AS, tertarik dengan sifat Mahendra yang sigap dan tanggap terhadap berbagai persoalan selama bertugas di Washington DC.
Pria yang mendapatkan gelar master dari Universitas Monash, Australia ini, kemudian dipercaya menjadi Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional dari tahun 2005 sampai 2009.
Di tahun 2009, Mahendra mulai mengemban tanggung jawab yang lebih tinggi setelah ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai wakil Menteri Perdagangan, mendampingi Mari Elka Pangestu.
Dua tahun kemudian, tepatnya di tahun 2011, dia dipercaya untuk menjabat posisi Wakil Menteri Keuangan. Salah satu prestasi Mahendra waktu itu adalah menyelesaikan persoalan dwelling time di Tanjung Priok. Selama beberapa hari, Mahendra bahkan sempat berkantor di pelabuhan.
Selanjutnya pada tahun 2013, Mahendra bertugas untuk mengawal masuknya investasi di Indonesia setelah terpilih untuk menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) hingga 2014.
Di luar pemerintahan, Mahendra juga pernah menjadi Direktur Utama Indonesia Eximbank, hingga Komisaris PT Dirgantara Indonesia dari tahun 2003 hingga 2008 dan PT Aneka Tambang dari tahun 2008 hingga 2009.
Dirinya juga ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk AS ke-19 di 2019, meski hanya menjabat selama 10 bulan pada periode Januari hingga Oktober.
Baca juga: Mahendra Siregar janji tak akan terjadi "negara dalam negara" di OJK
Baca juga: DK OJK baru diharapkan terus jaga stabilitas sektor keuangan
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
