"Saya mohon maaf kepada semua pihak karena perjuangan untuk membuat petani garam, petambak ikan dan nelayan tidak tuntas dan terputus di tengah jalan," kata Fadel dalam keterangan persnya di rumah dinas, Widya Chandra, Jakarta, Sabtu.
Namun Fadel menegaskan, dirinya akan tetap membantu meskipun tidak lagi berada dalam pemerintahan.
"Insya Allah, saya tetap membantu dan tidak akan meninggalkan para nelayan, petambak ikan dan petani garam. Bagi saya, pengabdian di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan tetap sama, tidak akan berubah," ungkap mantan gubernur Gorontalo itu.
Selama dua tahun menjabat Menteri KKP, sudah ada landasan penting atau payung hukum untuk mensejahterakan nelayan, petani garam dan petambak ikan.
"Kalian sudah punya payung hukum, yakni Keputusan Presiden 10 Tahun 2011 dan Inpres tentang Perlindungan Nelayan," kata Fadel.
Dikatakannya, apa yang dilakukan selama dua tahun ini tak lain adalah bagaimana memperjuangkan kesejahteraan nelayan.
"Memang saya keras menentang adanya impor garam, menetang impor ikan, itu semata-mata untuk menjalankan konstitusi, menciptakan kesejahteraan rakyat, menjalankan kebijakan ekonomi yang pro rakyat yang harus diperjuangkan sungguh-sungguh. Saya gak tahu kalau itu dianggap berlawanan dan merugikan pihak lain," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Terkait pencopotan dirinya sebagai menteri KKP, Fadel mengatakan, dirinya tak mempersalahkan lagi dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
"Kalau ada masalah hukum, saya meyakini tak ada satupun permasalahan hukum saat melaksanakan tugas. Buktinya BPK pada tahun 2010 telah menaikan peringkat KKP menjadi Wajar Tanpa Pengecuallian yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu disclaimer," ujar Fadel. (Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
