"Konflik di Papua itu harus diselesaikan dengan prinsip kita satu negara, satu wawasan kebangsaan yaitu NKRI," katanya menjawab ANTARA di Banda Aceh, Sabtu.
Akbar Tandjung berada di Aceh sebagai pemateri pada diskusi publik bertema "Gerakan memperkokoh wawasan kebangsaan menyongsong perubahan dan perkembangan Aceh" itu diikuti ratusan kader dan tokoh masyarakat serta unsur mahasiswa di provinsi tersebut.
Politisi Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pemikiran menyimpang dari Republik Indonesia dan tidak mungkin ditoleri terhadap pendapat itu dalam rangka mempertahankan NKRI.
"Tentu saja kalau terpaksa maka pemerintah harus melakukan tindakan fisik, tetapi kalau seandainya bisa dilakukan adanya dialog dan komunikasi untuk lebih menyadarkan mereka-meraka di Papua maka itu adalah kesepakatan kita," katanya menambahkan.
Akbar Tandjung juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan Papua sebuah undang-undang otonomi khusus.
"Yang penting saat ini adalah bagiamana agar implementansinya, apakah undang-undang otonomi khusus itu sudah berjalan maksimal dan jika ada kekurangan maka harus diperbaiki dan diadakan perubahan," kata dia.
Soal anggaran pembangunan, mantan Ketua DPR RI itu mengatakan Papua dengan undang-undang otonomi khusus itu cukup banyak menerima dananya.
Sementara itu, Ketua DPD I Partai Golkar Aceh Sulaiman Abda mengatakan pihaknya berkomitmen terus mewujudkan Provinsi Aceh tetap dalam bingkai NKRI.
"Partai Golkar tetap konsekuen dan terus berkomitmen mewujudkan Aceh tetap dalam NKRI. Itu harga mati," katanya disela-sela membuka diskusi publik di Banda Aceh, Sabtu.
Oleh karenanya, Wakil Ketua DPRA itu menilai menilai wawasan kebangsaan penting bagi masyarakat di Provinsi Aceh dalam menghadapi perkembangan provinsi ini menuju pergaulan global dunia.
"Aceh yang diberi kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan dunia luar sangat membutuhkan modalitas kebangsaan sehingga jati diri sebagai bangsa Indonesia tidak tergadaikan," katanya.
(T.A042)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
