Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
Wantimpres: Pemerintah sudah jawab tuntutan demonstrasi mahasiswa
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI Purn. Wiranto menyatakan salah satu tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada 11 April 2022 telah dijawab Pemerintah.
Tuntutan yang telah dijawab pemerintah itu adalah penghentian wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.
Selengkapnya baca di sini.
Wiranto beberkan alasan perpanjangan jabatan Presiden tak akan terjadi
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjelaskan ada empat alasan mengapa wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 tidak mungkin terjadi.
“Jabawannya, tidak mungkin. Mengapa? Yang pertama karena menyangkut UUD 1945, amandemen UUD 1945 itu syaratnya berat sekali. Dalam persyaratannya, itu ada kehendak masyarakat Indonesia yang dipersentasikan mayoritas di MPR,” kata Wiranto usai pertemuan dengan BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (8/4).
Selengkapnya baca di sini.
Moeldoko: Pembangunan IKN bukan lagi prioritas tapi super prioritas
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan lagi proyek prioritas, melainkan super prioritas yang membutuhkan kerja luar biasa ekstra dari berbagai instansi.
"Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun,” kata Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur dan Strategi Komunikasi IKN di Jakarta, Jumat (8/4), sebagaimana siaran pers Kantor Staf Presiden (KSP).
Selengkapnya baca di sini.
KSP imbau masyarakat waspadai gejala COVID-19 dan patuhi syarat mudik
Kantor Staf Presiden mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai gejala COVID-19 dan mematuhi persyaratan vaksinasi saat melakukan perjalanan mudik Lebaran 2022.
Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (8/4), menyusul adanya kebijakan pemerintah terkait pelonggaran mobilitas dan mudik lebaran.
Selengkapnya baca di sini.
Ketua DPR: Tiga provinsi baru di Papua untuk pemerataan pembangunan
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pemekaran wilayah tiga provinsi baru di Papua untuk pemerataan pembangunan.
“Penambahan provinsi di Indonesia bagian timur dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Papua dan melayani masyarakat Papua agar lebih baik lagi,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/4).
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
