"Kita harus mulai memikirkan aspek kualitas dari investasi yang masuk di negara kita, bukan hanya kuantitas (jumlah uang) investasi. Ini penting karena nantinya pengaruh manfaat nantinya juga bergantung dari kualitas investasi, manfaat yang bisa dinikmati oleh daerah, negara maupun masyrakat kita," kata Wakil Presiden Boediono saat membuka "Investment Day NTT" di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, menurut Wapres, daerah perlu membuat peringkat kualitas investasi. Dengan peringkat investasi tersebut, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan pembangunan yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat secara optimal.
"Mana-mana yang kualitasnya tinggi dan perlu kita dukung, dan mana-mana yang kualitasanya kurang tinggi ya kita biarkan saja barangkali tidak perlu dukungan berlebihan," katanya.
Wapres mengatakan, salah satu ukuran kualitas adalah investasi dapat menggunakan dampak total investasi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Semakin memiliki dampak ikutan dan kaitan (linkage) bagi perekonomian (multiflier efek) yang tinggi, maka semakin berkualitas investasi yang dilakukan.
Wapres mencontohkan, investasi berkualitas rendah yaitu bila hanya mengeruk tanah atau bahan tambang untuk dijual.
"Kalau investasi tadi hanya mengeruk tanah dibawa ke luar, "linkagenya" (kaitannya) hampir nol, apakah itu nikel, apakah batubara,apakah mangan, kalau itu hanya dijual ya linkagenya hampir nol, paling-paling kita dapat harga tanah itu tadi, yang sebenarnya bisa berlipat," katanya.
Selain itu, contoh lainnya investasi berkualitas rendah menurut Wapres adalah investasi mal (pusat perbelanjaan) yang berisi toko (outlet) produk-produk impor.
"Kalau ada investasi mal, tapi mal itu isinya outlet dari barang-barang impor ya hampir nol juga, sebetulnya hanya toko aja dari produk-produk luar," katanya.
Sedangkan investasi berkualitas tinggi, menurut Wapres, misalnya dibidang infrastruktur.
"Biasanya itu infrastruktur itu "linkagesnya" (kaitannya) kemana-mana, apakah itu pelabuhan, listrik geothermal, jalan, airport, itu semua punya "linkagesnya" besar sekali, tidak harus dilakukan pemerintah sendiri," katanya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres juga mengharapkan daerah untuk memperbaiki iklim investasi sehingga dapat mendorong pembangunan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wapres menambahkan, Pemerintah Daerah jangan bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Wapres, APBD maupun APBN sangat terbatas untuk mendorong perekonomian.
"APBD sangat terbatas, APBN sangat terbatas, paling-paling bisa bangun beberapa bagian, paling-paling bisa kita gunakan utnuk program-program sosial. Tetapi kalau kita ingin misi kita ke depan membangun memajukan daerah kita solusinya adalah investasi," kata Wapres.
(T.M041/A011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
