"Intinya seperti itu, pegawai Bapepam ke OJK," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Nurahida menjelaskan belum ada penolakan dari para pegawai Bapepam LK terkait perpindahan mereka menjadi pegawai OJK, walau mereka nantinya tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil.
"Sejauh ini tidak ada, malah semangat masuk ke OJK karena bagaimanapun seperti pindah saja bareng-bareng, semuanya, kondisinya juga lebih baik, kelihatannya jadi banyak yang semangat, mungkin dari unit lain pun ada yang berminat," ujarnya.
Menurut dia, para pegawai OJK nantinya tidak hanya berisikan pegawai yang berasal dari Bapepam LK dan Bank Indonesia (BI) namun juga membuka kemungkinan penerimaan pegawai dari luar.
"Nanti kan kita juga buka rekruitmen dari luar, kalau memenuhi syarat bisa diterima sesuai kebutuhan," ujar Nurhaida.
Sedangkan terkait iuran kepada pelaku pasar modal, Nurhaida menjelaskan OJK akan memberlakukan pungutan sebesar 7,5 persen dari pendapatan pelaku pasar modal di bursa.
"Nanti kita lihat secara keseluruhan karena yang diawasi kan bukan hanya pasar modal, ada asuransi dana pensiun, perbankan, dan merupakan pengawasan industri secara keseluruhan, itu nanti akan ditentukan ketentuannya seperti apa," ujarnya.
Nurhaida menjelaskan setelah UU OJK disahkan dalam paripurna DPR kemarin, maka pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada para pelaku pasar terkait keberadaan otoritas yang melakukan pengawasan terhadap lembaga non keuangan ini dan kemungkinan besaran iuran yang dikenakan.
"Tentunya kita akan ada sosialisasi, setelah UU ini disahkan terhadap semua pihak-pihak yang terkait, kepada pelaku. Pertama sosialisasi UU-nya dulu, lalu setelah tim menyusun besarnya iuran, nanti disosialisasikan lagi, bahkan PP pungutan ini, itu akan melihat pandangan dari stakeholder," ujarnya. (ANT)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
