"Berdasarkan informasi dari Dirjen Binapenta Reyna Usman yang memimpin Tim Pemulangan Kemenakertrans, proses pendataan TKI `overstayer` masih terus dilaksanakan dengan teliti," kata Kepala Pusat Humas Kemenakertrans Suhartono dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah melakukan proses pendataan ulang dan verifikasi kelengkapan dokumen untuk memastikan para TKI benar-benar siap dipulangkan dan tidak terkait dengan permasalahan atau kasus hukum apapun dengan pemerintah Arab Saudi.
"Berdasarkan data sementara KJRI per tanggal 28 oktober, jumlah TKI yang telah berada di Madinatul Hujjah dan siap dipulangkan berjumlah 1.616 orang. Namun kami akan cek ulang dengan bekerja sama dengan KJRI Jeddah dan pihak tarhil (imigrasi dan deportasi) Arab Saudi," kata Suhartono.
Berdasarkan jumlah SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) yang menjadi syarat pemulangan antara 19 September - 27 Oktober terdapat 4.267 orang yang berada di lokasi penampungan Madinatul Hujjah. Namun sebagian besar TKI overstayer telah dipulangkan secara rutin oleh Pemerintah Arab Saudi.
Untuk membiayai kepulangan TKI "overstayer" di Arab Saudi kali ini Kemenakertrans telah mempersiapkan pembiayaannya dari DIPA anggaran APBN Kemenakertrans.
Berdasarkan rapat koordinasi lintas kementerian yang diselenggarakan Menko Kesra, biaya pemulangan TKI overstayer ini mencapai 149 dolar AS per orang.
"Pendataan ulang memang masih terus dilakukan untuk memastikan jumlah TKI Overstayer yang akan dipulangkan. Namun kami berharap pemulangan ini menjadi pemulangan terakhir yang dilakukan pemerintah," kata Suhartono.
Rencananya pemulangan TKI Overstayer ini akan dilakukan pada 30-31 Oktober dengan menggunakan pesawat haji yang kosong sebanyak 5 kloter.
Selama pemulangan para TKI di pesawat terbang akan didampingi oleh beberapa orang perwakilan dari lintas kementerian antara lain Kemenakertrans, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNP2TKI.
"Menakertrans telah menginstruksikan kepada BNP2TKI akan melakukan pendampingan bagi TKI mulai dari Jeddah dan sampai ke kampung halamannya masing-masing. Sedangkan biaya pemulangan TKI dari Jakarta sampai ke kampung halaman akan ditanggung oleh Kementerian Sosial," kata Suhartono.
(A043)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
