Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menyatakan pihaknya siap menjalankan apa pun tugas penyelidikan melalui tim investigasi yang dibentuk pemerintah tentang surat Sekretaris Kabinet (Sekkab) Sudi Silalahi kepada Menlu tentang renovasi genung KBRI Seoul, Korsel. "Tergantung apa yang diperlukan oleh tim investigasi," kata Hassan di Jakarta, Senin, ketika ditanya apa yang akan dilakukan Departemen Luar Negeri (Deplu) sebagai anggota tim investigasi. Sebelumnya, pihak Kepresidenan melihat ada indikasi manipulasi sehingga dianggap perlu dilakukan investigasi agar dapat diketahui siapa yang memanipulasi dan apa kepentingannya, demikian menurut Sekkab usai menghadiri Sertijab Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin. Disebutkan Sudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta Menko Polhukam Widodo AS, Kapolri Jenderal Sutanto, Menlu, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, dan Seskab menuntaskan isu renovasi tersebut. Sementara Hassan sendiri mengakui dirinya belum mengetahui secara rinci tentang tugas apa yang harus dijalankan. "Pemerintah memang telah memutuskan untuk melakukan investigasi terhadap masalah ini. Saya belum tahu dalam derajat apa keikutsertaan Deplu disini," katanya. Namun ia menganggap banyak hal yang memang perlu diselidiki dalam kasus surat tersebut, saat menjawab pertanyaan bahwa surat Sudi Silalahi itu cenderung mendahului wewenang Deplu tentang proses penunjukan kontraktor renovasi gedung KBRI. Begitu pula dengan surat Sudi yang disebut-sebut berbagai kalangan berbau katabelece, Hassan menjawab bahwa surat itu juga diselidiki lebih jauh kebenarannya. Dalam surat bernomor B.22/Seskab/1/2005 antara lain disebutkan bahwa Menteri Luar Negeri diminta merespon dan menerima presentasi dari manajemen PT. Sun Hoo Engineering dalam kesempatan pertama serta menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hassan sementara itu mempertanyakan reaksi berbagai pihak yang dianggapnya cenderung tergesa-gesa melihat permasalahan renovasi gedung KBRI Seoul yang dianggap harus dilakukan dengan cepat. "Dari segi waktu saya tidak melihat kemendesakan masalahnya. Jadi ini suatu hal yang prosesnya bisa ditangani dengan tenang tanpa perlu kita semata-mata merespon berbagai tawaran dan minat dari berbagai pihak diluar pemerintah," ujarnya. Ia juga menegaskan kembali bahwa hingga saat ini Deplu dan KBRI Seoul belum melakukan tindakan apa pun sehubungan dengan wacana tentang renovasi.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006