Jakarta (ANTARA News) - Pengembangan wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang spesifik agar efektif dan memiliki nilai strategis, sebab secara politis wilayah perbatasan merupakan perwakilan citra Indonesia. "Untuk itu pemerintah daerah harus mampu merencanakan arah pembangunan dalam konteks kawasan perbatasan dengan program yang mampu mendorong perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan," kata Peneliti Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), John Haba, di Jakarta, Selasa. Menurut dia, hal yang penting adalah membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara dua negara secara umum, serta menjalin hubungan baik antara kawasan perbatasan misal Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur) dengan Negara Timor Leste, atau Sulawesi Utara dengan Filipina. Dia mengatakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, sejumlah program jangka panjang yang harus dilaksanakan pemerintah, antara lain dengan memperkuat jalur penyangga batas negara di wilayah kabupaten hingga provinsi yang berpotensi sebagai pusat perdagangan dan agropolitan komoditas unggulan. Lebih lanjut dia menambahkan untuk mencapai upaya tersebut maka pemda setempat harus lebih fokus terhadap pengembangan sumberdaya alam yang dimiliki kawasan perbatasan. Optimasi dilakukan dengan menerapkan teknologi yang tepat guna, maju, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dia mengatakan, dalam pengembangan pembangunan kawasan perbatasan program SDM perlu menjadi prioritas, sebab dengan dibukanya hubungan dua negara kegiatan ekonomi akan semakin meningkat, sehingga membuka peluang masuknya tenaga kerja dari luar daerah. (*)

Copyright © ANTARA 2006