Di tengah berlangsungnya pertemuan para pejabat tinggi 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu, Tentara Nasional Indonesia dan Polri terus memantapkan koordinasi pengamanan pelaksanaan KTT ke-19 ASEAN dan KTT ke-enam Asia Timur melalui latihan gabungan sesuai dengan kapasitas, peran dan fungsi masing-masing.
Selain memantapkan kesiapan dan koordinasi personel TNI dan Polri, dilakukan pula pengujian kesiapan sejumlah alat utama sistem senjata yang digunakan secara terbatas untuk mengamankan pelaksanaan KTT ASEAN 2011 yang akan dihadiri oleh 16 pemimpin negara ASEAN dan negara-negara mitra wicaranya ini.
Pemerintah mengerahkan sekitar 15 ribu aparat TNI dan Polri dari berbagai satuan serta menyiagakan sejumlah alat utama sistem senjata, seperti 16 unit panser ANOA, enam unit helikopter yang terdiri atas Mi-17, Mi-35, Bell-412, dan Puma.
Disiagakan pula satu "flight" pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, tiga kapal perang, tiga unit "sea rider" dan satu baterai rudal Batalyon Arhanud sembilan pucuk untuk mengamankan seluruh rangkaian KTT yang berlangsung dari 13 hingga 19 November itu.
Seiring dengan upaya para pemimpin ASEAN memperkuat semangat satu ASEAN di tingkat rakyat se-kawasan Asia Tenggara ini, sejumlah kegiatan seni-budaya dan festival makanan pun digelar di sejumlah lokasi di Pulau Dewata ini.
Di Discovery Shopping Mall, Jalan Kartika Plaza, Kuta, misalnya, digelar festival kedua makanan plus ASEAN. Kendati hujan sempat mengguyur daerah Kuta dan sekitarnya, festival kuliner yang menyuguhkan aneka makanan khas 10 negara anggota ASEAN tampak dipenuhi pengunjung.
Di tempat yang sama, peyanyi kondang asal Filipina Maribeth dan Ruvva Band dari Kamboja naik panggung menghibur para pengunjung Festival kedua Pertukaran Budaya Pemuda ASEAN Plus (APYCEF) dan Festival Musik Cadas Pantai 2011.
Terkait dengan substansi SOM, pada pertemuan hari pertama mereka, para pejabat senior Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam membahas kemungkinan membuat semacam pernyataan bersama terkait penanganan banjir untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk seperti yang dialami Thailand.
"Usul pembuatan pernyataan bersama penanganan banjir disampaikan Thailand, dan disepakati untuk dibahas lebih lanjut di tingkat menteri," kata Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Ade Padmo Sarwono.
Dalam penjelasannya kepada pers usai mengikuti "ASEAN Senior Official Preparatory Meeting" yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) itu, ia mengatakan, usul pembuatan pernyataan bersama penanganan banjir tersebut didasarkan pada pengalaman Thailand menghadapi bencana banjir.
Usul tersebut disikapi dengan baik oleh semua negara delegasi ASEAN karena dinilai dapat memberikan solusi bagaimana suatu negara dapat efektif menangani banjir, katanya.
Thailand mengalami bencana banjir sejak Juli 2011 dan hingga saat ini belum sepenuhnya reda yang mengakibatkan gagal panen di hampir sekitar 72 persen kawasan pertanian negara itu.
Selain merusak sektor pertanian, bencana banjir tersebut juga memukul industri manufaktur Thailand yang berdampak negatif terhadap negara-negara di kawasan ASEAN.
Ade Padmo Sarwono lebih lanjut mengatakan, pertemuan yang berlangsung dari Minggu pagi hingga petang tersebut juga membahas soal "kode etik prilaku" (code of conduct) para pihak yang terlibat dalam persoalan Laut China Selatan.
Pembahasan COC dalam pertemuan para pejabat senior itu tidak sampai menyinggung soal "proyek" ataupun hal-hal teknis dalam COC. "Pertemuan tadi sifatya hanya `brain storming`," kata Ade.
Kawasan Laut China Selatan diklaim secara bersama oleh China dan empat negara anggota ASEAN - Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Dibahas pula penerimaan Brazil sebagai salah satu pihak dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) ASEAN. Dalam hal ini, Ade mengatakan, ASEAN akan menyetujui proses masuknya Brazil tersebut. "Akan ada deklarasi mengenai masuknya Brazil dalam TAC," katanya.
Pertemuan lanjutan para pejabat senior ASEAN guna membahas sejumlah isu yang akan dibawa ke pertemuan tingkat menteri serta pertemuan Komite Eksekutif Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) dengan P5, Senin (14/11).
Isu SEANWFZ merupakan salah satu agenda penting ASEAN sehingga Indonesia bersama sembilan negara anggota lainnya akan terus mendorong lima negara pemilik senjata nuklir utama dunia (P5) menghormati dan mendukung proses aksesi Protokol SEANWFZ.
"Indonesia ingin menjaga momentum yang ada tahun ini," kata Ade Padmo Sarwono.
Momentum baik yang dimaksudkannya itu adalah adanya komitmen P5 untuk terlibat dalam pembicaraan dengan negara-negara yang memiliki traktat SEANWFZ dan pembahasan soal Protokol SEANWFZ dalam Sidang Umum PBB ke-66 tahun ini.
KTT ke-19 ASEAN yang dihadiri kepala negara/pemerintahan 10 negara anggota itu akan dilanjutkan dengan KTT ke-enam Asia Timur yang diikuti para pemimpin ASEAN dan mitra mereka dari China, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat dan Rusia.(ANT)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
