"Kalau Undang-Undang Narkotika nanti benar-benar didesain sedemikian rupa, dan pemakai direhabilitasi tentu kami mendorong disiapkannya rumah rehabilitasi," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly di Jakarta, Selasa.
Rumah rehabilitasi tersebut perlu disiapkan mengingat jumlah individu yang akan direhabilitasi juga begitu besar. Melalui program rehabilitasi dan konsep keadilan restoratif yang diintrodusir, tekanan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) bisa berkurang.
Pemerintah, kata dia, saat ini sedang berupaya keras memikirkan solusi terbaik berbagai masalah di pemasyarakatan, salah satunya kelebihan kapasitas hunian. Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan bisa jadi jalan keluar terbaik.
Yasonna mengungkapkan bahwa setengah warga binaan dan tahanan di lapas, atau lebih dari 80 persennya adalah pemakai narkoba, dan lebih dari 12 persen merupakan bandar, kurir, serta penadah narkoba.
"Mudah-mudahan dengan revisi Undang-Undang Narkotika yang sedang dibahas di DPR bisa mengurangi overkapasitas di lapas," kata dia.
Pada saat bersamaan, pemasyarakatan dituntut harus tetap membuat program yang bisa membangun kreativitas, kemandirian, dan mendidik warga binaan. Masalahnya, jangan sampai setelah keluar dari lapas yang bersangkutan mengulangi kesalahan lagi.
"Kita berharap setelah mereka keluar dari lapas bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara," ujarnya.
Baca juga: Kemenkumham tempuh pembinaan atasi kapasitas lebih di lapas dan rutan
Baca juga: Tingkat hunian Lapas-Rutan di Kalteng "over" kapasitas
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
