Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dapat diluncurkan segera bulan ini, untuk mengisi kesenjangan dalam keterlibatan dengan kawasan ini sejak 2017, ketika Presiden Donald Trump saat itu keluar dari kesepakatan multinasional yang menjadi Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
"Tercantum dalam 110 tugas nasional yang sedang dipertimbangkan secara positif oleh pemerintah yang akan datang," kata seorang pejabat Kementerian Keuangan Korea Selatan, yang meminta anonimitas sejalan dengan praktik pemerintah.
Pernyataan itu muncul setelah Asia Business Daily, mengutip sumber-sumber pemerintah, mengatakan Pemerintah Presiden Yoon Suk-yeol, yang akan dilantik pada Selasa (10/5/2022), telah memutuskan untuk bergabung dalam pakta tersebut pada peluncurannya.
Baca juga: Presiden Korea Selatan Yoon ukir jalurnya menuju puncak
Peluncuran itu diharapkan setelah kunjungan dari 20 hingga 24 Mei oleh Presiden Joe Biden ke Jepang dan Korea Selatan, di mana Pemerintahan Yoon yang akan datang telah mengisyaratkan pihaknya berusaha menyelaraskan lebih dekat dengan tatanan perdagangan dan diplomatik yang dipimpin AS.
Partisipasi dalam pakta itu adalah salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam tinjauan yang dilakukan oleh tim transisi Yoon, tambah pejabat itu, yang menolak untuk mengkonfirmasi laporan media.
Harian itu mengatakan Amerika Serikat mencari partisipasi ekonomi regional utama, dari Australia dan Jepang hingga Selandia Baru, Singapura dan Korea Selatan.
Pemerintah Yoon ingin Korea Selatan "memimpin kondisi perdagangan di kawasan Indo-Pasifik" dengan bergabung dengan kedua pakta utama dan berusaha untuk menghidupkan kembali pakta ketiga, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), sebuah dokumen panel transisi menunjukkan.
Baca juga: China akan kirim wapres hadiri pelantikan presiden Korea Selatan
Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
