Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memulai berbagai kegiatan dan program guna mempersiapkan lembaga ini mengawasi Pemilu serentak 2024.
"Setelah menyelesaikan tanggung jawab laporan akhir, evaluasi dan program kerja Pilkada Bantul 2020, kita sudah mulai melakukan penerapan program kerja untuk peningkatan kapasitas, terutama dalam menghadapi pengawasan Pemilu 2024," kata Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Bantul, Harlina, di Kabupaten Bantul, DIY, Jumat.
Baca juga: Rumah Demokrasi: Ada 2 hal perkuat pengawasan partisipatif Pemilu 2024
Ia mengatakan, dalam program peningkatan kapasitas SDM, dilakukan di lima koordinator divisi. "Kemudian kita melakukan suatu koordinasi dengan pemangku kepentungan, lembaga-lembaga yang nanti akan kita jadikan mitra untuk pengawasan partisipatif," katanya.
Mereka juga lebih menguatkan dan meningkatkan kapasitas Desa Antipolitik Uang (APU). Hal ini termasuk pembentukan, sehingga selain menguatkan dan pengembangan desa yang sudah deklarasi APU selain mendorong pembentukan desa APU.
Baca juga: Jimly Asshiddiqie dorong masyarakat sipil topang pengawasan pemilu
Baca juga: Ketua Bawaslu: Persiapkan dini strategi pengawasan Pemilu 2024
"Kami juga mulai mempersiapkan diri, dan ini sudah kita laksanakan secara riil untuk yang kerja sama dengan pemerintah kabupaten, termasuk dengan perguruan tinggi, dan nanti juga dengan organisasi masyarakat serta organisasi penyandang disabilitas," katanya.
"Dari sisi pencegahan kita juga akan menggandeng masyarakat, organisasi masyarakat, stakeholder untuk menjadi pengawas partisipatif. Tentu kita juga berharap masing-masing yang kita jadikan mitra ini nantinya bisa saling mendukung, saling sinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024 dari sisi pengawasannya," katanya.
Baca juga: Kode Inisiatif imbau Bawaslu perluas ruang pengawasan ke dunia digital
Pada sisi teknis mereka juga menggelar berbagai simulasi agar tugas pengawasan yang mereka emban dapat dilaksanakan secara baik.
Baca juga: Rumah Demokrasi: Ada 2 hal perkuat pengawasan partisipatif Pemilu 2024
Ia mengatakan, dalam program peningkatan kapasitas SDM, dilakukan di lima koordinator divisi. "Kemudian kita melakukan suatu koordinasi dengan pemangku kepentungan, lembaga-lembaga yang nanti akan kita jadikan mitra untuk pengawasan partisipatif," katanya.
Mereka juga lebih menguatkan dan meningkatkan kapasitas Desa Antipolitik Uang (APU). Hal ini termasuk pembentukan, sehingga selain menguatkan dan pengembangan desa yang sudah deklarasi APU selain mendorong pembentukan desa APU.
Baca juga: Jimly Asshiddiqie dorong masyarakat sipil topang pengawasan pemilu
Baca juga: Ketua Bawaslu: Persiapkan dini strategi pengawasan Pemilu 2024
"Kami juga mulai mempersiapkan diri, dan ini sudah kita laksanakan secara riil untuk yang kerja sama dengan pemerintah kabupaten, termasuk dengan perguruan tinggi, dan nanti juga dengan organisasi masyarakat serta organisasi penyandang disabilitas," katanya.
"Dari sisi pencegahan kita juga akan menggandeng masyarakat, organisasi masyarakat, stakeholder untuk menjadi pengawas partisipatif. Tentu kita juga berharap masing-masing yang kita jadikan mitra ini nantinya bisa saling mendukung, saling sinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024 dari sisi pengawasannya," katanya.
Baca juga: Kode Inisiatif imbau Bawaslu perluas ruang pengawasan ke dunia digital
Pada sisi teknis mereka juga menggelar berbagai simulasi agar tugas pengawasan yang mereka emban dapat dilaksanakan secara baik.
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
