"Perlu dipertimbangkan melalui KSP, keterangan formal pemerintah harus diberikan kepada publik secara ajeg yaitu ada 'time line' yang jelas dan tetap," kata Yanuar dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR bersama Menteri Sekretariat Negara, KSP, dan Sekretariat Kabinet, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, dunia komunikasi politik di Indonesia mengalami masalah besar karena sulit memisahkan mana informasi hoaks atau bukan, mana rumor dan analisa.
Menurut dia, saat ini banyak kebijakan negara terkait hal-hal strategis mengalami bias dan menjadi simpang-siur di masyarakat sehingga membingungkan publik.
Baca juga: KSP akui ada ancaman stagflasi meskipun tidak besar
Baca juga: KSP ajak Iprahumas ikut kendalikan komunikasi publik Presidensi G20
"Banyak hal terkait kebijakan Presiden mengalami bias sehingga duduk perkara di publik banyak cabangnya. Hal seperti ini kalau tidak dikelola dengan baik, akan menjadi masalah besar," ujarnya.
Karena itu dia menyarankan ada forum yang diselenggarakan secara konstan dan ajeg untuk mengurangi derajat masalah komunikasi tersebut.
Yanuar mencontohkan saat pandemi COVID-19, informasi terkait pandemi disampaikan secara ajeg oleh Satgas Penanganan COVID-19 sehingga masyarakat mencari informasi dari saluran tersebut.
"Saat COVID-19 kita ada pengalaman, ada Satgas COVID-19 yang menyampaikan informasi rutin secara ajeg sehingga masyarakat menyerap informasi dari Satgas," ucapnya.
Dalam Raker tersebut, anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta KSP muncul ke depan untuk memperbaiki pola komunikasi publik kepada masyarakat.
Dia menilai terlalu banyak isu di publik yang harus diselesaikan KSP, misalnya, terkait pemberitaan mengenai penjabat (Pj) kepala daerah yang menimbulkan polemik di masyarakat.
"Banyak 'bottle necking' yang jadi prioritas dari kerja-kerja KSP, misalnya, tadi anggota Komisi II DPR Anwar Hafid cerita bagaimana semrawut terkait Pj kepala daerah, baru dilantik lalu mengundurkan diri. Saya ingin KSP punya komitmen untuk memperbaiki pola komunikasi publik dari istana ke publik," katanya.
Rifqi mengatakan, tensi politik jelang Pemilu 2024 semakin meningkat sehingga KSP harus muncul ke depan untuk memperbaiki pola komunikasi publik. Hal itu menurut dia agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa mengakhiri masa jabatannya dengan baik atau "soft landing" di tahun 2024.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
