"Hal itu, karena demokrasi pascareformasi 1998 memiliki ruang yang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, saran dan kritik kepada pemerintah," kata Yudian dalam Temu Nasional BEM Nusantara ke-13 sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis BPIP yang diterima di Yogyakarta, Rabu.
Yudian mengatakan latar belakang historis politik Indonesia, mahasiswa, dan anak muda banyak memegang peranan penting. Maka itu perjuangan kemerdekaan nasional tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen).
Baca juga: BEM Nusantara sebut Pemerintah tak melarang mahasiswa turun aksi
"Melihat sejarah tersebut, aspirasi dan kritik yang diprakarsai oleh gerakan mahasiswa memberi kontribusi penting dalam perubahan sosial di Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, penting untuk membangun dialog antara mahasiswa dengan pemerintah.
"Pilihan yang mengedepankan dialog ini adalah bukti mahasiswa sudah memberi teladan bagaimana menjalankan gerakan (harakah) dengan prinsip non-kekerasan, tawassuth (moderasi), tasamuh (toleransi), tawazun (proporsional), dan i’tidal (tidak berat sebelah)," katanya.
Baca juga: BEM Nusantara: Tidak semua program pemerintah harus ditolak
Hal itu, karena semata-mata untuk menjalankan prinsip-prinsip 'fikrah siyasah', yang sama artinya dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sudah dipraktikkan dalam tindakan.
Dalam kesempatan itu, Yudian juga berpesan kepada BEM Nusantara untuk terus mengawal agenda kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa.
"Kami berharap mahasiswa bisa terus mengawal agenda kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa. Mari kita wujudkan bangsa Indonesia yang cerdas, cinta tanah air, adil dan sejahtera," katanya.
Baca juga: BPIP terus sosialisasi dan bumikan Pancasila di Tanah Air
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
