"Kami mengusulkan di 2023 dari Rp6,1 triliun, sementara yang kami usulkan (tambahan) Rp2,14 triliun. Sehingga pagu kami dari Rp6,18 triliun menjadi Rp8,32 triliun," ujar Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Penambahan anggaran itu ditujukan untuk peningkatan belanja masyarakat. Selain itu diharapkan juga akan meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak.
Bambang mengatakan bahwa usulan tersebut akan disalurkan melalui kegiatan berbasis masyarakat dan mengarah kepada peningkatan volume kegiatan yang telah terbukti memberikan hasil seperti Bang Pesona di perhutanan sosial dan kegiatan pemulihan lingkungan.
"Ini yang kita harapkan dikawal bersama agar pagu yang sebelumnya sudah tujuh koma sekian untuk tahun ini, turun Rp6,18 triliun tahun depan, kami naikkan lebih dari tahun ini dengan proporsional yang bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Kenaikan itu, menurut dia, dialokasikan kepada semua direktorat jenderal yang berada di KLHK.
Dalam rapat dengan pendapat itu dia mengatakan meski pagu anggaran turun menjadi Rp6,1 triliun, KLHK, sesuai dengan arahan Komisi IV tetap mempertahankan anggaran berbasis masyarakat dan identifikasi awal memperlihatkan kenaikan anggaran pada 2023.
"Di tahun 2022 ini totalnya Rp537,71 miliar dan di tahun 2023 sekalipun turun pagunya kami telah mengindikasikan awal sebesar Rp975,04 miliar, naik sekitar 81,33 persen," ujar Bambang.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2022
