"Dengan pendekatan keberhasilan yang telah kita lakukan pada tahun 2022 dan rencana 2023 ada beberapa kegiatan strategis berbasis masyarakat yang akan kita kuatkan kembali," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis.
Baca juga: Pengelolaan hutan pembangunan di Sulbar diselaraskan pelestarian
Beberapa program itu antara lain pembangunan hutan berkelanjutan yang akan didorong penguatan di tingkat kawasan dalam bentuk peningkatan tutupan hutan dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan.
Rehabilitasi itu kemudian akan didukung oleh program kebun bibit rakyat, bibit produktif dan bibit berkualitas yang akan mendominasi dengan pendekatan berbasis masyarakat dan tapak.
Baca juga: Penyelamat hutan Sumsel-Jambi minta hentikan bangun jalan batu bara
Terdapat juga kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terintegrasi dengan ketahanan bencana dan penanganan perubahan iklim. Kegiatan itu akan terintegrasi dalam Program Kampung Iklim (Proklim).
"Program pemulihan dan peningkatan kualitas sebenarnya sudah ada, tinggal terintegrasi yang akan kita dekatkan," tutur Bambang.
Baca juga: Presiden: Jangan ada anggapan pembangunan IKN rusak hutan
Sebelumnya, KLHK dalam rapat dengar pendapat itu mengusulkan penambahan pagu anggaran sebesar Rp2,14 triliun untuk 2023. Sebelumnya KLHK memiliki pagu anggaran Rp6,18 triliun untuk 2023, yang jika terjadi penambahan akan menjadi Rp8,32 triliun untuk tahun depan.
Bambang menjelaskan bahwa pada identifikasi awal memperlihatkan kenaikan anggaran berbasis masyarakat untuk 2023. Meski terjadi penurunan pagu untuk tahun depan, dia mengatakan indikasi awal memperlihatkan kenaikan 81,33 persen dari Rp537,71 miliar pada 2022 menjadi Rp975,04 miliar.
Baca juga: Rakornas BNPB: Pembangunan harus perhatikan dampak lingkungan
Baca juga: Pemprov Kalsel berupaya selamatkan pohon langka Kalimantan
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2022
