"Peran para kepala desa sangat dibutuhkan dalam upaya penanganan stunting melalui berbagai strategi yang dilakukan di desa sehingga desa-desa bisa bebas dari kasus kekerdilan anak," katanya di Ruteng, Jumat.
Baca juga: 8.000 anak masih alami kekerdilan di NTT
Bupati Heribertus Nabit mengatakan hal itu dalam kegiatan rembuk kekerdilan tingkat Kabupaten Manggarai yang berlangsung di Ruteng, Jumat.
Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan kekerdilan secara bersama-sama antarperangkat daerah penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga nonpemerintah dan masyarakat serta terlaksananya konfirmasi, sinkronisasi dan sinergitas hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan.
Bupati Heribertus mengatakan kegiatan rembuk kekerdilan merupakan satu hal yang penting dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten itu.
Baca juga: Presiden soroti rumah tak layak huni penyebab kekerdilan di NTT
"Penanganan stunting belum bisa dilihat langsung manfaatnya dalam satu atau dua tahun mendatang, namun baru bisa dilihat 10 atau 15 tahun mendatang," katanya.
Heribertus mengatakan sangat bersyukur karena perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT sangat besar untuk isu penanganan stunting.
"Kami mengajak semua pihak untuk memanfaatkan masa-masa ini. Apalagi banyak juga lembaga nonpemerintah yang mau berkontribusi. Para kepala desa juga harus memberikan perhatian terhadap masalah stunting di wilayahnya masing-masing dengan melakukan berbagai strategi untuk penanganannya," katanya.
Baca juga: BKKBN: Kunjungan Presiden ke NTT bentuk keseriusan hadapi stunting
Ia mengatakan, para kepala desa agar terus mengintensifkan kegiatan pelayanan posyandu untuk pemeriksaan balita dan ibu-ibu hamil dalam mendeteksi dini adanya anak-anak yang mengalami stunting.
Pewarta: Benediktus Sridin Sulu Jahang
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
