"Dibandingkan dengan alokasi dana pada dinas/instansi lainnya, maka anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam APBD tahun ini sebesar Rp1,412 triliun dan 24 persen merupakan kontribusi dari alokasi dana BOS," kata ketua komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid, di Ambon, Kamis.
Kalau pun komponen anggaran BOS dipisahkan, maka Dinas Pendidikan masih mengelola anggaran belanjanya sebesar Rp93 miliar dan jumlah ini cukup besar sehingga diharapkan lebih meningkatkan persentasi mutu pendidikan di Maluku.
Tanpa adanya alokasi dana BOS bagi sekolah, maka belanja sektor pendidikan Maluku tahun ini yang dialokasikan dalam APBD murni sebenarnya tidaklah besar.
Alokasi dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama hingga SMA/SMK sendiri mencapai Rp218,2 miliar yang bersumber dari APBD maupun APBN untuk disalurkan ke 11 kabupaten dan kota di Maluku.
Menurut Suhfi, legislatif akan semakin meningkatkan proses pengawasan secara maksimal agar anggaran belanja sektor pendidikan ini tidak jadi mubazir dan semakin meningkatkan mutu pendidikan di daerah, baik tenaga pengajar, para siswa maupun sarana infrastruktur pendukungnya.
"Kita mencoba melakukan review terhadap program-program pada dinas pendidikan untuk memastikan implementasi anggaran pada dinas pendidikan menjawab tiga kebutuhan penting antara lain dari aspek pemerataan infrastruktur, menjawab kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan menjangkau pemerataan atau perluasan akses," katanya.
Review juga dilakukan terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan karena ada sejumlah catatan penting yang perlu diseriusi, maka komisi telah membahas struktur anggaran guna memastikan pengawalan pencapaian visi pendidikan benar-benar terjawab.
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2012
