Kontribusi senilai Rp44,04 triliun berasal dari penghematan pengeluaran keuangan negara dan daerah, Rp6,43 triliun dari penyelamatan keuangan negara dan daerah, dan Rp3,85 triliun dari optimalisasi penerimaan negara dan daerahJakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan BPK berkontribusi Rp54,32 triliun pada keuangan negara di 2021.
“Kontribusi senilai Rp44,04 triliun berasal dari penghematan pengeluaran keuangan negara dan daerah, Rp6,43 triliun dari penyelamatan keuangan negara dan daerah, dan Rp3,85 triliun dari optimalisasi penerimaan negara dan daerah,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Jumat.
Pada 2021, BPKP memiliki anggaran senilai Rp1,4 triliun yang disalurkan untuk mengerjakan 11,71 ribu penugasan yang menghasilkan 3,15 ribu rekomendasi strategis dan 758 tindak lanjut.
BPKP antara lain mengawasi insentif kepada 248,64 ribu insentif untuk tenaga kesehatan, Rp33,93 triliun klaim pembayaran rumah sakit, akses sekolah untuk 21,33 juta jiwa,29 juta paket bansos, dan 62 aksi strategis korporasi negara.
Sementara di 2022 BPKP antara lain mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp2,26 ribu triliun dan APBN senilai Rp1,19 ribu triliun yang tersebar di 87 kementerian lembaga, 542 pemerintah daerah, 74,96 ribu desa, 236 BUMN dan anak perusahaan, 743 BLUD, serta 934 BUMD.
BPKP melakukan pengawasan pada 8 sektor dan 68 tema yang menjadi agenda prioritas pemerintah antara lain reformasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta akuntabilitas keuangan negara dan daerah.
BPKP juga masih melakukan pengawasan terhadap sektor pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
“Adapun untuk sektor reformasi pembangunan SDM, tema agenda prioritas pemerintah yang diawasi BPKP antara lain pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” ucapnya.
Baca juga: BPKP: Kualitas e-katalog belanja PDN pemerintah perlu disempurnakan
Baca juga: Presiden Jokowi minta BPKP-APIP kawal realisasi komitmen belanja PDN
Baca juga: BPKP awasi program restrukturisasi utang Garuda Indonesia
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
