Anas kepada ANTARA News di Jakarta, Minggu, lantas menyebutkan salah satu konflik yang akan muncul, yakni konflik agraria yang terkait dengan perkebunan dan pertambangan.
Menurut Anas, kasus Mesuji dan Bima adalah contoh nyata. Potensi konflik agraria ini tersebar di banyak tempat dan banyak daerah di Indonesia. Konflik agraria bisa keras karena tanah berdimensi ekonomi, martabat, magis.
"Oleh karena itu, program reformasi agraria harus segera dijalankan dengan konsisten dan diakselerasi," kata Anas.
Selain kasus agraria, menurut dia, yang perlu diantisipasi adalah munculnya konflik perburuhan. Kasus di Bekasi adalah salah satu contohnya. "Alhamdulillah, bisa ditemukan solusi dan kesepakatan dengan para pengusaha," ucapnya.
Dikatakan, potensi sengketa antara buruh dan pengusaha juga ada di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, iklim industrial dan relasi buruh-pengusaha harus terus diperbaiki dengan asas kesejahteraan buruh dan kelangsungan bisnis yang sehat.
Konflik lainnya yang perlu diwaspadai, lanjut dia, adalah konflik yang bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (sara). Sebagai bangsa yang majemuk potensi konflik sara tak terhindarkan.
"Tradisi pluaralisme dan semangat hidup harmoni dalam perbedaan harus terus ditanamkan, termasuk kepatuhan pada ketentuan dan putusan hukum jika ada masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat," ujar mantan anggota DPR RI tersebut.
Diutarakan Anas, konflik yang muncul akibat kemiskinan dan pengangguran juga perlu diwaspadai dan dicarikan jalan keluarnya.
"Konflik yang bertendensi 'kelas' ini bisa berbahaya. Kita bersyukur angka kemiskinan dan pengangguran menurun. Namun, kewaspadaan dan antisipasi terhadap soal ini harus sangat serius," katanya mengingatkan.
Di samping itu, kata Anas, kerja keras pemerintah dan semua pihak untuk terus menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan program-program prorakyat.
Menuru mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu, konflik yang tak kalah penting untuk diantisipasi adalah konflik politik yang muncul sebagai residu dari kompetisi politik, baik di tingkat nasional maupun lokal.
"Residu politik pemilukada, misalnya, terbukti menjadi masalah yang serius. Kadang kala dipicu oleh penyelenggaraan pemilukada yang kurang baik dan ketidakdewasaan elite dalam menyikapi proses dan hasil pemilukada," kata Anas.
Berbagai potensi ancaman konflik tersebut, bisa menjadi gangguan terhadap kesempatan emas pasca-Indonesia masuk ke jajaran negara layak investasi.
"Karena itulah harus benar-benar diwaspadai, diantisipasi, dan dikelola dengan cermat. Jangan sampai meledak di mana-mana," pungkas Anas Urbaningrum.
(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2012
