Dalam peninjauan yang didampingi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Jumat, Menteri ESDM mengunjungi stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPUBN) dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Labuan Bajo.
Agenda Menteri ESDM ini sekaligus memastikan keterjangkauan akses energi ke masyarakat yang merupakan bahasan utama The 2nd Energy Transistion Working Group (ETWG) di Labuan Bajo, NTT pada 23-25 Juni 2022.
Selama peninjauan, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat, Arifin mendapat laporan dari pengelola SPBU mengenai kelancaran pasokan dan distribusi BBM di masyarakat maupun industri.
"Di SPBU non-public service obligation (PSO), distribusi BBM berjalan lancar, respons masyarakat juga bagus. Di depot, avtur juga aman," kata Arifin saat ditemui di DPPU Labuan Bajo.
Arifin mengimbau PT Pertamina (Persero) mengantisipasi adanya lonjakan permintaan mengingat Labuan Bajo merupakan wisata prioritas pemerintah.
"Kita harus antisipasi daerah ini akan banyak kunjungan wisatawan. Tentu, kebutuhan avtur dan BBM akan meningkat," jelasnya.
Arifin juga meminta Pertamina meningkatkan level keamanan (safety) dan jaringan logistik di setiap infrastruktur BBM. "Ini masih terlalu sederhana, kita minta perbaiki logistiknya supaya bisa lebih hemat dan efisien," harapnya.
Pemerintah berharap penataan operasional logistik berdampak pada efisiensi mengingat adanya lonjakan harga minyak dunia yang cukup tinggi sekarang ini.
"Harga minyak dunia sudah 100-120 dolar AS per barel, harga keekonomian BBM RON 90 maupun RON 92, rata-rata sudah di atas Rp30.000 per liter. Kita harus antisipasi ini karena krisis energi tidak bisa diramalkan selesai tahun ini atau lebih lama lagi," ungkapnya.
Arifin pun membandingkan dengan harga BBM di Indonesia yang jauh lebih murah. "Pertalite (RON 90) dijual hanya Rp7.650 per liter, Pertamax (RON 92) kita jual Rp12.500 per liter. Makanya, kita perlu mengingatkan ke masyarakat agar menggunakan BBM seefisien mungkin. Ini berdampak pada (membengkaknya) alokasi subsidi," ujarnya.
BBM nelayan dijamin
Khusus untuk nelayan, Arifin mengungkapkan adanya beberapa kebutuhan BBM yang belum terpenuhi. "Itu sudah ada meknismenya, Pak Gubernur NTT akan bantu menyelesaikan, semoga secepatnya keluar rekomendasi yang permanen," katanya menanggapi laporan Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNCI) Blasisus Janu di SPBUN 59.86501 Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo.
Pemerintah pun merespons dengan baik adanya laporan tersebut. Arifin mengatakan kebutuhan BBM bagi masyarakat harus diprioritaskan. Untuk itu, pemerintah akan mempertimbangkan menambah alokasi BBM.
"Kalau nelayan membutuhkan, pemerintah harus merespons. Cuma ada aturannya, mekanisme pemberiannya gimana, misalnya untuk nelayan yang kapalnya tiga gross tonnage (GT)," sebutnya.
Kendati begitu, Menteri ESDM mengapresiasi kinerja pengawasan yang ketat atas pendistribusian BBM baik subsidi maupun nonsubsidi di NTT. Realisasi pendistribusian BBM subsidi di NTT sudah mencapai 44 persen hingga 19 Juni 2022.
"Penyaluran cukup bagus. Masyarakat cukup tertib. Kita berharap khususnya daerah perbatasan nanti diawasi," ujar Arifin.
Berdasarkan data Pertamina, hingga 20 Juni 2022, realisasi BBM jenis Pertalite di NTT mencapai 152.829 kiloliter, sementara realisasi Solar mencapai 65.646 kiloliter.
Baca juga: RI dukung global tekan emisi karbon subsektor minerba melalui EBT
Baca juga: Menteri Arifin serukan aksi kolaborasi untuk percepat efisiensi energi
Baca juga: Menteri ESDM nilai Terminal BBM Ende strategis untuk Indonesia timur
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
