"Pemerintah harus membuka ruang partisipasi serta transparansi bersama untuk menggulirkan kebijakan yang bermanfaat masyarakat banyak," kata anggota Steering Committee Civil 20 (C20) Binny Buchori dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan pelibatan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting agar kebijakan yang dibuat betul-betul inklusif dan tidak ada satu pun yang tertinggal.
"Jadi organisasi masyarakat sipil lah yang melakukan monitor terhadap kebijakan," kata Binny.
C20 merupakan salah satu forum partisipasi yang diikuti oleh organisasi masyarakat sipil di dunia serta mitra internasional C20.
Forum tersebut menampung aspirasi masyarakat sipil dunia dan dibagi ke dalam tujuh kelompok kerja.
Ketujuh kelompok kerja itu adalah pertama, akses vaksin dan kesehatan global.
Kedua, lingkungan, keadilan iklim dan transisi energi.
Ketiga, pembangunan, SDGs dan kemanusiaan.
Keempat, pendidikan, digitalisasi, dan ruang kewarganegaraan.
Kelima, kesetaraan gender. Keenam, anti korupsi, dan ketujuh, perpajakan dan keuangan berkelanjutan.
Indonesia diskusikan tiga isu dalam G20 Health Ministerial Meeting
Baca juga: Presidensi G20 diminta lebih transparan dalam pembuatan kebijakan
Baca juga: C20 tuntut G20 bangun mekanisme kebijakan kuat untuk kekerasan gender
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2022
