Tim dari The International Bank for Reconstruction and Development melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek Strengthening of Social Forestry in Indonesia (SSF) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dit PKPS), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) di Bukittinggi, Selasa.
Dalam laporannya, Direktur PKPS, Syafda Roswandi menyampaikan bahwa proyek SSF merupakan proyek kerja sama hibah antara Global Environmental Facility (GEF) yang disalurkan melalui Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh Kementerian LHK.
Baca juga: KLHK apresiasi Sumbar selesaikan persoalan okupasi hutan
"Proyek ini dilaksanakan pada 2021 hingga 2025. Kegiatan proyek difokuskan di enam kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatera Barat), Kabupaten Lampung Selatan (Lampung), Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara)," katanya.
Ia mengatakan tujuan proyek SSF adalah untuk meningkatkan hak akses masyarakat terhadap kawasan hutan pada areal prioritas untuk pengembangan perhutanan sosial.
"Target yang ingin dicapai adalah pemberian hak akses pengelolaan kawasan hutan seluas 300.000 hektare untuk dikelola secara berkelanjutan melalui skema perhutanan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setidaknya bagi 150.000 jiwa," katanya.
Selain itu, juga untuk mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 9,2 MtCO2e serta mencapai target proyek yang telah ditetapkan.
"Ada tiga kegiatan utama proyek SSF, yaitu penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung perhutanan sosial, penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial serta monitoring dan evaluasi," ujarnya.
Dirjen PSKL, Bambang Supriyanto menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra proyek di empat wilayah provinsi fokus SSF yang telah memberikan dukungan penuh dalam implementasi proyek di lapangan.
Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bambang Supriyanto memberikan apresiasi atas dukungannya yang tiada henti kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pengembangan program nasional Perhutanan Sosial (PS).
Baca juga: Perhutanan sosial jadi solusi jaga 2,3 juta hektare hutan Sumbar
Lebih lanjut, Dirjen mengungkapkan bahwa pemilihan Sumatera Barat sebagai lokasi rapat evaluasi Proyek SSF, karena menyediakan kawasan hutannya untuk memenuhi target luasan hak akses Proyek SSF dalam rangka pengembangan program Perhutanan Sosial.
"Kabupaten Lima Puluh Kota telah teridentifikasi sebagai salah satu potensi pengembangan terpadu PS dan Integrated Area Development (IAD), yaitu di Kecamatan Harau," katanya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik implementasi proyek Penguatan Perhutanan Sosial di wilayah itu, yakni di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa proyek SSF sangat relevan dengan visi, misi dan beberapa program unggulan gubernur dan wakil gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.
"Skema Perhutanan Sosial mendukung misi ketiga, yaitu meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan," kata Mahyeldi.
Baca juga: Realisasi perhutanan sosial Sumbar 204 ribu hektare
Baca juga: KLHK percepat distribusi izin Perhutanan Sosial
Ia mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang terdapat di dalam kawasan hutan berupa hasil hutan bukan Kayu, seperti rotan, gaharu, manau, jengkol, petai, serta pemanfaatan jasa lingkungan tanpa harus menebang pohon, ekowisata dan pemanfaatan air.
"Kami bertekad menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi Pelopor di dalam implementasi semangat Perhutanan Sosial di Indonesia dan menjadi rumahnya perhutanan sosial," kata Gubernur.
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
