Jakarta (ANTARA News) - Menko Kesra Aburizal Bakrie mengeluhkan belum disetujuinya pencairan dana sisa anggaran bencana tahun anggaran 2005 sebesar Rp1,4 triliun oleh DPR, padahal dana itu sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah yang terkena bencana banjir dan tanah longsor. "Saya berharap Komisi Anggaran DPR segera menyetujui pencairan sisa anggaran bencana tahun 2005 agar dapat digunakan membanguan rumah, jalan, dan jembatan yang rusak akibat bencana seperti di Sulawesi Utara," katanya pada Seminar Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta, Rabu. Dalam seminar memperingati HUT ke-10 Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) itu, Menko Kesra mengatakan pemprov Sulut meminta bantuan untuk rehabilitas insfrastrutur akibat bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah kabupaten/kota sekitar Rp250 miliar, namun pemerintah belum menyanggupi karena belum ada persetujuan pencairan sisa anggaran bencana tahun 2005 dari DPR. Selain itu, DPR juga belum menyetujui pengajuan anggaran bencana sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2006 yang diusulkan pemerintah yang nilainya sama dengan anggaran penanggulangan bencana pada tahun 2005. Padahal, katanya, dana darurat bencana itu sangat diperlukan oleh pemerintah jika sewaktu-waktu terdapat daerah yang mengalami bencana, maka akan kesulitan untuk segera menyalurkan bantuan bagi korban bencana. Sementara itu, potensi kemungkinan timbulnya bencana di sejumlah daerah di Indonesia masih besar, seperti curah hujan yang tinggi masih terjadi di sejumlah daerah, rawan tanah longsor, aktivitas awan panas dari sejumlah gunung berapi mulai meningkat dan gempa bumi yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dalam sambutanya, Aburizal mengatakan pemerintah telah menetapkan strategi peningkatan kesejahteraan rakyat (Kesra), meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan kepedulian dan solidaritas sosial, penguatan jaring pengaman sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan serta penegakan hukum. "Dengan strategi peningkatan kesra itu, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia diharapkan menurun 50 persennya yakni dari sekiatar 16,4 persen saat ini menjadi 8,2 persen pada tahun 2009," katanya. Pada kesempatan itu, Menko Kesra mengajak Prof Dr Haryono Suyono selaku pimpinan YDSM agar terus mengembangkan pengabdian dalam memberdayakan keluarga miksin di Indonesia agar mampu mandiri, berusaha dan meningkat pendapatannya. "Saya minta Sesmenko Kesra agar YDSM dimasukkan dalam peserta program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yang tergabung ke dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memberikan kredit usaha mikro yang lebih besra kepada keluarga miskin di Indonesia," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua YDSM yang juga mantan Menko Kesra dan Taskin Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, YDSM yang didirikan pada 15 Januari 2006 hingga saat ini telah mampu memberikan bantuan kredit usaha mikro kepada jutaan kepala keluarga miskin melalui perbankan nasional dan daerah. Sejumlah pakar berbicara dalam seminar penanggulangan kemiskinan, antara lain Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Dr Sujana Rochyat, mantan Menteri Keuangan Prof Dr JB Sumarlin, sosiolog UI Prof Dr Paulus Wirutomo dan pengurus PP Muhammdiyah, Prof Dr Dawam Rahardjo.(*)

Copyright © ANTARA 2006