Jakarta (ANTARA News) - Tiga negara pantai yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia sepakat untuk membentuk Komite Pengamanan Bersama Selat Malaka, guna memaksimalkan pengamanan di selat terpadat di dunia tersebut. "Kemaren tiga negara ini sudah sepakat untuk membentuk sistem pengamanan yang lebih terpadu, salah satunya melalui pembentukan komite pengamanan bersama Selat Malaka," kata Asisten Operasi Kasum TNI Mayjen Bambang Darmono kepada ANTARA News di Jakarta, Rabu. Ditemui di sela-sela serah terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Dan Paspampres) dan Hari Bakti ke-60 Paspampres, ia mengatakan, kerjasama pengamanan Selat Malaka baik secara bilateral maupun trilateral antara tiga negara pantai telah berjalan cukup baik. Hanya saja, tambah dia, perlu ada langkah nyata yang lebih mampu memadukan seluruh bentuk kerjasama yang telah ada dalam suatu badan atau komite bersama. "Komite bersama ini akan menjadi payung bagi seluruh kerjasama pengamanan yang telah ada, termasuk patroli terkoordinasi Malsindo yang telah berjalan satu tahun lebih," kata Bambang menambahkan. Ia mengatakan, Komite Pengamanan Bersama Selat Malaka itu akan terdiri dari berbagai unsur dari masing-masing negara sehingga kerjasama pengamanan di selat sepanjang 500 mil itu akan semakin maksimal. Pada kesempatan yang sama, Panglima Komandi Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda Moekhlas mengatakan, pembentukan komite tersebut akan makin memantapkan kerjasama pengamanan Selat Malaka yang dilakukan tiga negara pantai. Keberadaan komite itu akan mendukung sepenuhnya kerjasama pengamanan Selat Malaka yang telah ada, karena dengan komite itu seluruh bentuk kerjasama yang ada akan dapat dilaksanakan secara terpadu, katanya. Tentang komitmen Amerika Serikat (AS) untuk membantu pengamanan di Selat Malaka, ia menekankan, hingga kini belum ada realisasi dari bantuan teknis yang sejak lama dijanjikan pemerintah AS. "AS berulang kali mengatakan, akan memberikan bantuan teknis di Selat Malaka berupa kapal LST dan perahu karet, namun hingga kini realisasinya belum ada," katanya. Untuk itu, pemerintah RI perlu melakukan penegasan terhadap komitmen AS dalam memberikan bantuan teknis, meski RI dan dua negara pantai lainnya tetap berupaya semaksimal mungkin mengamankan Selat Malaka dengan sumber daya yang ada, ujar Moekhlas. Selat Malaka yang terletak di perairan antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka merupakan urat nadi lalu lintas perdagangan terpadat di dunia, yang menghubungkan Asia Barat dan Asia Timur. Sedikitnya 50.000 kapal dagang berlalu lalang setiap tahun. Panjang Selat Malaka diperkirakan 800 kilometer dengan waktu tempuh 12 jam atau terpendek apabila dibandingkan dengan Selat Sunda seluas 1.630 kilometer dengan waktu tempuh 24 jam atau Selat Lombok jaraknya 2.780 kilometer dengan waktu tempuh 70 jam. Kerja sama patroli ini tak terlepas dari sorotan dunia, khususnya laporan Biro Maritim Internasional yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia. Disebutkan, pada tahun 2000 terjadi perompakan (piracy) dan perampokan bersenjata (armed robbery). Kasus ini berkurang pada tahun 2001 menjadi 17 kasus dan menurun lagi menjadi 16 kasus tahun 2002. Namun, di tahun 2003 kasus serupa meningkat menjadi 28 kasus.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006