Jakarta (ANTARA) -
Anggota DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen seiring melonjaknya kasus COVID-19 di Ibu Kota.
 
"Harus ditimbang ulang PTM ini karena ini kan kebijakan saat kasus melandai," kata Anggara di Jakarta, Rabu.

Beberapa hari ini Jakarta kembali menjadi pusat penyebaran COVID-19 dengan mendominasi angka kasus nasional. "Per kemarin angka kasus harian sudah di atas 1.500 kasus," katanya.
 
Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta itu juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga harus memperketat protokol kesehatan di sekolah mengingat anak-anak adalah kelompok rentan yang harus menjadi salah satu prioritas perlindungan dari penularan COVID-19.
 
Dia menegaskan, barus diingat bahwa anak-anak ini kelompok rentan. Apalagi di sekolah interaksi antarmurid pasti lebih intens karena biasa mereka bermain.

"Saya rasa Pemprov DKI harus ambil tindakan cepat sebelum ada kasus di sekolah," tutur Anggara.
 
Anggara menyebutkan, jika Pemprov DKI memutuskan untuk tidak menghentikan PTM, setidaknya ada tindakan untuk memperketat protokol kesehatan (prokes) di sekolah-sekolah.
 
Jika PTM belum dihentikan, Pemprov DKI harus mendorong sekolah-sekolah untuk melakukan upaya ekstra penegakan protokol kesehatan yang akhir-akhir ini mulai longgar. "Pasti butuh usaha lebih karena mengatur anak-anak lebih sulit," kata Anggara.
Baca juga: Jangan diartikan PTM 100 persen satu kelas penuh
Baca juga: COVID-19 di DKI terkendali jadi pertimbangan PTM 100 persen

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022