"Upaya penurunan stunting harus dilakukan dengan tepat program dan sasaran," katanya usai kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Jakarta, Kamis.
Hasto mengatakan, BKKBN sebagai ketua pelaksana TPPS tingkat pusat, terus melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program serta kegiatan percepatan penurunan stunting dengan seluruh pihak terkait.
"Harapan kami koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pihak terkait lainnya akan terus berjalan baik dan program ini akan makin berjalan dengan ketepatan program dan sasaran," katanya.
Dia menambahkan, program percepatan penurunan stunting bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca juga: BKKBN-Kimia Farma-Dompet Dhuafa bangun program bidan inspiratif
Terkait hal tersebut, percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara seluruh pihak terkait.
Hasto juga menambahkan bahwa terdapat lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah," katanya.
Kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.
Pilar keempat, kata dia, adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting.
"Sementara itu, pilar yang kelima adalah tentang penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan juga inovasi," katanya.
BKKBN, kata dia, terus mendorong implementasi lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting agar dapat berjalan baik sesuai dengan target dan harapan.
Sementara itu seperti diwartakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan prevalensi kekerdilan atau stunting harus turun sebesar tiga persen per tahun hingga menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
"Prevalensi stunting saat ini sebesar 24,4 persen sementara Presiden menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. Untuk mengejar target tersebut maka prevalensi stunting harus turun tiga persen per tahun," kata Muhadjir.
Baca juga: BKKBN: Tata laksana audit kasus stunting berbeda dengan akuntabilitas
Baca juga: Kemenkes: e-PPGBM bantu audit kasus stunting berjalan maksimal
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
