“Perbankan sebagai motor penggerak ekonomi dapat turut aktif dalam gerakan keterbukaan informasi dan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengakses informasi melalui berbagai saluran komunikasi resmi bank demi percepatan pembangunan perekonomian bangsa Indonesia,” kata Zulfikar melalui sambungan daring dalam forum yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Bekasi, Selasa.
Keterbukaan informasi publik, kata Zulfikar, merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik.
“Pengawasan ini menjadi penting agar ke depan penyelenggaraan sektor keuangan perbankan dalam memberikan informasi publik makin baik,” ujarnya.
Baca juga: Arya: Keterbukaan informasi publik penerapan tata kelola perusahaan
Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro pun memandang bahwa badan publik sektor keuangan dan perbankan menjadi motor penggerak perekonomian, untuk itu pihaknya merasa perlu untuk menyelenggarakan forum edukasi dan dialog bertajuk "Proses Keterbukaan Informasi Publik untuk Meningkatkan Budaya Awareness serta Mengoptimalkan Akses Informasi di Sektor Keuangan dan Perbankan" pada hari ini, Selasa.
“Ini yang perlu kita dorong kebermanfaatan tidak hanya dari yang mendapatkan informasi, tapi juga yang menyediakan informasi,” ujar Donny.
Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat Nunik Purwanti mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh pihaknya guna memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi, tak terkecuali di sektor keuangan dan perbankan, sebagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Tujuannya, lanjut Nunik, untuk meningkatkan pemahaman layanan informasi bagi badan publik di sektor perbankan dan keuangan, serta meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik sektor perbankan.
Forum edukasi dan dialog yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat ini dihadiri oleh 13 badan publik sektor keuangan dan perbankan secara daring dan luring.
Baca juga: Komisi Informasi Pusat: Keterbukaan informasi publik hak masyarakat
Baca juga: Anggota KI Pusat usung gagasan klasterisasi penyelesaian sengketa
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
