Pada tahun 2022 ini, Aceh mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp4,66 triliun untuk 6.497 gampong atau desaBanda Aceh (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyatakan bahwa pencairan Dana Desa 2022 di provinsi itu telah mencapai Rp2,8 triliun, dengan prioritas penggunaan untuk pemulihan ekonomi nasional, Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pencairan Dana Desa sampai Selasa (19/7) 2022 sudah mencapai 60,59 persen, dan saat ini kita sudah sampai pada pencairan tahap ketiga,” kata Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Rabu.
Pada tahun 2022 ini, Aceh mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp4,66 triliun untuk 6.497 gampong atau desa.
Pencairan Dana Desa dilakukan dalam tiga tahapan, yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. Sebagian besar desa mulai melakukan pencairan tahap ketiga atau tahap akhir.
“Hanya lima dari 6.497 desa yang belum melakukan pencairan dana desa dari tahap satu. Dan di Aceh ada 41 desa mandiri sehingga pencairan dana desa hanya dua tahap,” katanyai.
Ia menjelaskan, dua dari lima desa yang belum lakukan pencairan itu karena belum ada kesepakatan antara kepala desa dengan tuha peut atau legislatif desa, sehingga APBDes tidak bisa disahkan hingga sekarang. Dua desa itu terdapat di Aceh Besar dan Aceh Utara.
Sementara, tiga desa lainnya memang tidak bisa lakukan pencairan secara permanen, karena secara administratif desa tersebut masih terdaftar sebagai penerima alokasi Dana Desa, namun fakta di lapangan, desa tersebut tidak ada lagi penduduknya.
“Tiga desa ini memang sudah permanen tidak bisa cair, kalau cair akan menjadi masalah,” katanya.
Pada 2022, kata dia, sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 7 tahun 2021 bahwa ada tiga sektor prioritas utama penggunaan Dana Desa, meliputi pemulihan ekonomi nasional (PEN) skala desa seperti penurunan angka kemiskinan, pengembangan BUMDes dan pembangunan ekonomi produktif.
Kemudian, lanjut dia, Dana Desa tahun ini juga prioritas untuk program strategis nasional skala desa, seperti penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan, pengembangan desa inklusif, pemetaan potensi desa hingga pengembangan desa wisata.
“Dan sektor prioritas selanjutnya untuk mitigasi bencana, baik bencana alam maupun nonalam seperti pandemi COVID-19. Seperti COVID-19 ini, itu diwajibkan 8 persen dana desa harus dianggarkan untuk penanggulangan COVID-19,” katanya.
Sementara untuk penyaluran BLT dana desa, kata dia, sekitar Rp900 miliar dana sudah tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Aceh. Masing-masing KPM menerima Rp300 ribu per bulan.
Ia menambahkan penyaluran BLT tahap pertama sudah mencapai 6.492 desa atau 99,92 persen, tahap kedua sebanyak 5.972 desa atau 91,92 persen dan tahap ketiga baru 1.853 desa atau 28,52 persen dan tahap keempat masih nihil.
“Dana BLT dengan total Rp1,7 triliun direncanakan tersalurkan hingga akhir tahun ini, artinya untuk lima hingga enam bulan tersisa ini kita optimis akan tersalurkan semua kepada 477.000 KPM di seluruh Aceh,” demikian Zulkifli.
Baca juga: 3.942 desa di Aceh sudah cairkan Dana Desa tahap pertama
Baca juga: Eks perangkat desa Aceh Tengah jadi tersangka dugaan korupsi dana desa
Baca juga: Jaksa menahan bendahara desa terkait korupsi dana desa di Aceh Barat
Baca juga: Kepala desa korupsi dana desa di Aceh divonis lima tahun penjara
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2022
