"Langkah yang ditempuh Mendag Zulhas diharapkan dalam jangka panjang akan menjaga inflasi," kata Intan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Zulhas menetapkan kebijakan setelah mengatasi kelangkaan minyak goreng, dimana pencabutan harga eceran tertinggi (HET) komoditas tersebut memberikan kontribusi inflasi hingga 0,66 persen sebagaimana catatan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saat ini pasokan minyak goreng sawit sesuai HET Rp14 ribu per liter untuk migor (minyak goreng) curah tersedia dan harga relatif stabil, sehingga tidak berdampak kepada inflasi dan tidak ada kegaduhan rakyat mengantri," jelasnya.
Intan meyakini kebijakan membebaskan pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya itu akan secara signifikan menaikkan harga TBS di atas Rp2.000 per kilogram.
Baca juga: Bawaslu kaji dugaan pelanggaran kampanye Zulkifli Hasan
Sebelumnya, lanjutnya, ada pungutan ekspor ketika produsen hendak mengirim minyak ke luar negeri untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar 200 dolar AS. Sejak dihapus Zulhas, diharapkan tidak ada lagi pungutan yang dikenakan bagi produsen.
"Selain membebaskan pungutan, Kemendag juga memperpendek masa dasar perhitungan atau penentuan harga patokan ekspor (HPE) dari bulanan menjadi per dua minggu. Kebijakan ini kami yakini akan mempercepat peningkatan ekspor," kata Anggota Komisi VI DPR itu.
Dengan meningkatnya ekspor kelapa sawit mentah, selain menjaga inflasi di dalam negeri juga mendatangkan devisa dan penerimaan negara. Peningkatan ekspor itu juga sekaligus menjadi solusi atas tangki timbun yang selama ini menjadi masalah.
"Kebijakan yang diambil Mendag ini secara langsung juga membuat tata kelola sawit menjadi seimbang dari hulu ke hilir," katanya.
Baca juga: Kelompok sipil laporkan dugaan pelanggaran kampanye Zulkifli Hasan
Sebelumnya, Zulkifli Hasan melaksanakan inspeksi mendadak ke Pasar Cibinong, Bogor, untuk menaikkan harga TBS kelapa sawit menjadi Rp2.000 ribu per kilogram.
"Tugas saya sekarang, itu dan menteri-menteri lain diperintah Pak Presiden agar bekerja keras melakukan segala upaya agar TBS harus bisa di atas Rp2.000 per Kg," katanya.
Dia juga menginstruksikan penghapusan pungutan ekspor sawit dilaksanakan hingga akhir Agustus 2022. Selain itu, Kemendag menambah jatah ekspor sawit dari 1 banding 5 menjadi hampir 1 banding 9, sehingga bisa memenuhi ekspor sebesar 8.400 ton.
Zulhas juga berencana mencabut aturan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) demi menaikkan harga TBS kelapa sawit.
"Saya pertimbangkan DMO, DPO tidak perlu lagi. Kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ujarnya.
Baca juga: Zulhas sebut Pemerintah serius antisipasi krisis pangan dan energi
Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
