“Kami optimistis Pemerintah Kota Bandarlampung bisa mencapai target percepatan penurunan 'stunting',” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hasto menuturkan Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan angka prevalensi "stunting" rendah dan sudah berada di bawah standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni di bawah 20 persen
Menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kota Bandarlampung sudah menyentuh angka 19,4 persen. Sementara secara provinsi sendiri mencapai 18,5 persen.
Baca juga: Kepala BKKBN: Optimalkan PK21 hapus kemiskinan ekstrem
Hasto turut membeberkan bahwa dari data yang dimiliki BKKBN, dengan jumlah penduduk di Kota Bandarlampung yang menyentuh 1,18 juta jiwa, sebanyak 67.138 keluarga berisiko terkena "stunting".
Semua keluarga "stunting" itu tersebar di 20 kecamatan. Namun, daerah di wilayah pesisir laut seperti Kecamatan Telukbetung Barat, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Panjang, dan Kecamatan Tanjungkarang Timur paling banyak memiliki keluarga berisiko "stunting".
Guna mencegah terjadinya kelahiran bayi "stunting" lainnya, Hasto meminta kepada semua jajaran Pemerintah Kota Bandarlampung untuk mengawal keluarga dengan memanfaatkan data yang ada di Pendataan Keluarga 2021 (PK21) agar dapat menemukan solusi terkait masalah di wilayahnya masing-masing.
Hasto juga meminta Wali kota Bandarlampung untuk mengawal langsung penyerapan anggaran BOKB senilai Rp7,9 miliar akibat penyerapannya dana baru mencapai Rp313 juta untuk percepatan penurunan angka "stunting".
“BKKBN punya data by name, by address untuk seluruh keluarga berisiko stunting ini. Karena itu manfaatkan data ini untuk upaya percepatan penurunan stunting,” ujar Hasto.
Baca juga: Kepala BKKBN raih penghargaan POGI atas keberhasilan terapkan kespro
Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menyatakan akan terus berkomitmen untuk menurunkan angka prevalensi daerahnya menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Eva menekankan akan mengawal penyerapan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bandarlampung, juga memantau langsung penyerapan anggaran BOKB dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik sehingga anggaran dapat terserap 100 persen.
Ia menambahkan bahwa dana insentif untuk Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) telah dianggarkan sebesar Rp375 ribu per bulan, dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.
Di mana anggaran dalam APBD 2022 akan digunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi balita stunting dan juga melakukan kampanye edukasi terkait dengan pemberian ASI eksklusif.
“Saya akan pimpin langsung. Insya Allah, target (percepatan penurunan stunting) bisa kita capai. Kami juga sudah anggarkan Rp5 miliar dalam APBD untuk upaya percepatan penurunan stunting,” kata Eva.
Baca juga: Bayi prematur berisiko dua hingga tiga kali lipat menderita stunting
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
