Lemkapi: KPK wajib menangkap semua buronan kasus korupsi

 

"Menangkap orang itu memang tidak mudah. Banyak kendala di lapangan," sebut Edi saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.

 

Dia menyebut, termasuk salah satu kendalanya adalah keberadaan buronan yang sulit dideteksi, namun apapun alasannya, dia berharap KPK tentu harus segera menangkap para buronan itu demi kepastian hukum.

Dia pun yakin bahwa pihak kepolisian siap membantu KPK dalam mencari para buronan kejahatan korupsi itu.

Baca juga: KPK beri kesempatan Mardani Maming membela diri setelah serahkan diri

 

Sementara itu, pengamat hukum pidana Abdul Fickar Hadjar yang dihubungi di Jakarta, menyampaikan pendirian KPK memang dimaksudkan sebagai upaya meminimalisir terjadinya korupsi khusus dikalangan penegak hukum, aparatur negara dan orang-orang terkait.

 

"Di sisi lain meskipun sudah begitu gencar KPK dan penegak hukum lain memberantas korupsi, tetap saja kebocoran dan korupsi uang negara masih terus ada," katanya lagi.

 

Fickar menganggap para buronan KPK itu tidak berani menghadapi proses hukum sehingga memilih untuk lari.

Baca juga: Mardani Maming tiba di Gedung KPK

KPK sebagai institusi yang terbatas, sebut dia, dalam memanggil ataupun memburu buronan selalu meminta bantuan kepolisian yg memang mempunyai power sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri.

"Upaya KPK hanya menyebarkan wajah buron saja, kecuali memang sudah dipastikan ada di suatu tempat maka KPK akan menjemputnya," kata Fickar.

 

Hingga Juli 2022, buronan KPK ada enam orang yaitu Ricky Ham Pagawak, Harun Masiku, Suryadi Darmadi, Izil Azhar, Kirana Kotama dan yang terakhir masuk daftar buronan adalah Mardani H Maming.

 

Namun, pada Kamis, sekitar pukul 14.00 WIB Mardani telah menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: KPK lampirkan surat DPO pada sidang praperadilan Mardani Maming